Perang Kewarganegaraan India, ‘Muslim Dianggap Orang Asing’

Indonesiainside.id, Jorhat – Seorang pengacara di India bernama Mamoni Rajkumari, hampir dua tahun menghabiskan hari-harinya untuk memutuskan siapa warga negara India dan siapa yang bukan. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari pengadilan untuk memeriksa orang asing di negara bagian Assam.

Laporan mengatakan bahwa hampir dua juta dari 33 juta penduduk di Assam, hidup dibawah garis kemiskinan dan berstatus orang asing. Kelompok tersebut merupakan minoritas muslim yang berpotensi tanpa kewarganegaraan.

Apa yang terjadi di Assam adalah cerminan dari apa yang mungkin akan terjadi di India secara keseluruhan. Hal itu mungkin akan terjadi ketika Perdana Menteri, Narendra Modi, telah mencoba untuk menarik India dari fondasinya sebagai negara multikultural sekuler, dan mengubahnya menjadi negara Hindu yang lebih terbuka.

Dilansir dari The New York Times, terdapat satu anggota dan lima mantan pengadilan Assam yang meninjau tersangka orang asing. Kelima mantan anggota mengatakan mereka merasa ditekan oleh pemerintah untuk menyatakan Muslim adalah bukan warga negara.

Tiga dari mereka, termasuk Rajkumari, yang mengatakan bahwa mereka dipecat karena mereka tidak melakukan perintah tersebut. Sedangkan, pejabat pemerintah negara bagian Assam dan pusat tidak berkomentar.

Partai Nasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata (BPJ), yang merupakan partai politik Modi, memiliki janji politik pada pemilihan nasional tahun lalu yang mengatakan bahwa mereka bersumpah untuk menerapkan jenis pemeriksaan kewarganegaraan yang sama, yang digubakan di Assam ke seluruh India. Namun, Modi justru membuat penyangkalan dan tidak mengakui memiliki rencana tersebut.

Seperti Assam, India adalah mayoritas Hindu, dengan minoritas Muslim. Pada bulan Desember, pemerintah nasional India mengeluarkan undang-undang imigrasi baru untuk menghapus kewarganegaraan bagi para migran yang tidak berdokumen dari negara-negara tetangga, selama mereka beragama Hindu atau satu dari lima agama lain. Muslim tidak termasuk.

“Semakin lama, tampaknya umat Islam menjadi sasaran,” kata Binod Khadria, seorang pakar migrasi yang merupakan mantan profesor di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi.

Sedangkan, banyak orang India miskin yang tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk membuktikan kewarganegaraan. Seperti, catatan suara orang tua dan dokumen kepemilikan tanah yang telah disertifikasi oleh pihak berwenang sebagai bukti otentik.

Kartik Roy, seorang pengacara dan mantan anggota pengadilan lainnya, mengatakan bahwa sebagian besar referensi yang dibuat petugas polisi ke mahkamah untuk menyelidiki orang-orang asing yang dicurigai, adalah tentang bagaimana untuk menentang kaum Muslim. “Anda harus mendeklarasikan ‘orang asing’, berarti anda harus mendeklarasikan kaum muslim,” tuturnya.

Rajkumari setuju dengan pendapat tersebut dan mengatakan bahwa para pejabat negara sudah berpikir bahwa Muslim adalah orang asing. Beberapa anggota pengadilan yang diwawancarai mengatakan mereka merasa tertekan karena harus menemukan lebih banyak ‘orang asing’.

Dua mantan anggota lainnya mengatakan para pejabat di Departemen Rumah dan Politik Assam, yang sejak 2016 telah dikendalikan oleh partai politik milik Modi. Mereka mengeluh bahwa mereka tidak mendeklarasikan cukup banyak orang yang termasuk bukan warga negara.

Perlu diketahui, sebagian besar migran di Assam berasal dari Bangladesh. Banyak yang telah tinggal di Assam selama beberapa generasi dari beberapa dekade lalu.

Mereka banyak yang buta huruf dan miskin. Seringkali tidak mengetahui bagaimana membaca surat-surat penting untuk membuktikan klaim kewarganegaraan.

Bangladesh, sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, dan salah satu negara termiskin dan paling padat penduduknya di dunia. Bahkan Bangladesh sudah tidak memiliki keinginan untuk membawa migran mereka kembali ke negaranya.

Pengesahan undang-undang kewarganegaraan nasional memicu protes di Assam dan di seluruh negeri. Mereka terus melakukan protes hingga Modi memberlakukan kuncian atau lockdown akibat virus corona pada akhir Maret. (CK)

Tinggalkan Komentar