MA India Menolak untuk Menunda Penerapan UU Kewarganegaraan yang ‘Anti-Muslim’

Indonesiaianside.id, New Delhi-Mahkamah Agung India pada hari Rabu (18 /12) menolak banding untuk menunda penerapan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAB) baru berbasis agama, memicu protes kekerasan di seluruh negeri.

Namun mereka mengatakan akan mengadakan sidang bulan depan untuk tindakan yang lebih luas.

“Kami menginginkan perintah tetap dalam kasus CAB,” kata Kapil Sibal, seorang pengacara bagi para pembuat petisi yang menentang hukum di pengadilan, menambahkan bahwa hal itu bertentangan dengan bagian-bagian dari konstitusi India yang menjamin kesetaraan bagi semua, katanya dikutip Al Jazeera.

Ketua Mahkamah Agung SA Bobde menolak permintaan menunda implementasi hukum, yang mulai berlaku minggu lalu.

Undang-Undang Kewarganegaraan memudahkan minoritas non-Muslim dari tiga negara tetangganya – Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan – untuk memperoleh kewarganegaraan India, kecuali yang beragama Islam.

Pengadilan menetapkan 22 Januari 2020 untuk mendengarkan 59 petisi yang menentang hukum, yang oleh oposisi dianggap anti-sekuler dan anti-Muslim.

Dikutip Indiatoday, Jaksa Agung KK Venugopal mengatakan argumen tentang penundaan UU akan sama dengan yang ada pada penetapan terhadap UU tersebut.

Ribuan orang telah memprotes, mengatakan undang-undang itu anti-Muslim dan terbaru dalam serangkaian tindakan oleh pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi untuk memarginalkan 200 juta Muslim di India.

Para kritikus hukum kewarganegaraan mengatakan itu anti-Muslim. Kebijakan tersebut mempercepat naturalisasi bagi minoritas agama yang dianiaya dari tiga negara Muslim tetapi tidak mencakup Muslim.

Protes kekerasan terhadap hukum telah berlangsung di seluruh India termasuk ibu kota New Delhi, selama seminggu terakhir.

Sejauh ini, setidaknya enam orang telah tewas dalam protes di provinsi Assam dan hingga 200 telah dilaporkan terluka.

Hampir dua juta orang di Assam dapat dipindahkan dari India jika mereka gagal membuktikan bahwa mereka adalah penduduk Assam sebelum 1971.

Kelompok itu melibatkan Muslim dan Hindu di Assam.

Situasi terus meningkat meskipun Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan undang-undang baru tidak mempengaruhi orang India, terlepas dari agama mereka. (CK)

CAB juga akan memudahkan warga non-Muslim dari negara tetangga Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang menetap di India sebelum 2015 untuk mendapatkan kewarganegaraan India.*

 

Tinggalkan Komentar