Indonesiainside.id – Mufti Kerajaan Arab Saudi Dr. Fahd bin Sa’ad Al Majid mengeluarkan fatwa bahwa berhaji tanpa izin visa haji di Tanah Suci Makkah sama saja memulai ibadah dengan durhaka kepada Allah SWT.
Mufti Saudi itu menuturkan, menaati peraturan itu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasullah SAW, serta mengagungkan kesucian tanah haram.
Karena itu, dia berharap agar umat Muslim tidak memulai ibadah hajinya justru dengan berbuat dosa dengan melanggar aturan tersebut.
“Maka apakah seorang Muslim memulai ibadah hajinya dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala?,” kata Fahd bin Sa’ad Al Majid dalam acara Grand Hajj Symposium ke-48 bertajuk “Menegakkan Izin Syariah dan Menaati Protokol Resmi” di Makkah Chamber for Exhibition and Events Center, Arab Saudi, Senin (10/6/2024).
Dia mengingatkan kembali bahwa masyarakat di berbagai belahan dunia dilarang berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Makkah tanpa memiliki izin visa haji.
“Tidak diperbolehkan seseorang yang tidak dapat memperoleh izin tersebut untuk berangkat haji,” kata Fahd.
Pernyataan tersebut mengacu pada hasil kesepakatan Dewan Ulama Senior Arab Saudi. Peraturan-peraturan haji dibuat semata-mata untuk mengagungkan ritual ibadah haji. Selain itu, bertujuan agar para peziarah atau jamaah haji juga dapat melaksanakan rangkaian ibadah dengan mudah dan damai.
“Kami berpesan kepada para peziarah Rumah Suci Allah untuk menaati peraturan ini,” kata Fahd yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior Arab Saudi itu.
Sebelumnya, Direktur Keamanan Publik dan Ketua Komite Keamanan Haji Letnan Jenderal Mohammad bin Abdullah al-Bassami menyatakan telah mengerahkan petugas keamanan untuk melarang orang-orang yang masuk ke Tanah Suci di Makkah tanpa mengantongi izin tinggal atau visa haji.
Grand Hajj Symposium ke-48 yang digelar Kementeri Haji dan Umrah Arab Saudi itu dihadiri ratusan cendekiawan dan pemikir Islam dari seluruh dunia.
Simposium ini menyoroti peran budaya dan peradaban Kerajaan Arab Saudi dalam melayani jamaah haji, termasuk menetapkan prinsip dialog intelektual mengenai isu-isu negara-negara Islam selama musim haji, serta membangun integrasi dan persaudaraan yang lebih besar di antara bangsa Islam. (Aza)