Indonesiainside.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Lebih dari separuh kabupaten/kota terdampak kini telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pratikno menegaskan, pemerintah secara rutin menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana sebagai bentuk akuntabilitas publik sekaligus komitmen negara untuk terus hadir di tengah masyarakat terdampak.
“Hari ini kami kembali menyampaikan perkembangan terbaru mengenai penanganan pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh unsur pemerintah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pascabencana,” ucap Pratikno dalam keterangan resmi, Selasa (30/12).
Ia menekankan bahwa kerja pemerintah diperkuat oleh dukungan luas masyarakat. Menko PMK menyampaikan apresiasi kepada relawan, aparatur negara, TNI-Polri, serta sektor swasta yang terlibat aktif dalam penanganan bencana.
“Kami mewakili Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, relawan, jajaran TNI Polri, ASN pusat dan daerah, serta pekerja swasta. Gerakan kemanusiaan dan solidaritas sosial menjadi kunci penting untuk memulihkan Sumatra,” tegasnya.
Berdasarkan data terbaru, di Provinsi Aceh sebanyak tujuh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara 11 kabupaten/kota masih berstatus tanggap darurat. Di Provinsi Sumatra Utara, delapan kabupaten/kota telah masuk fase transisi dan delapan lainnya masih dalam tanggap darurat. Adapun di Provinsi Sumatra Barat, 10 kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan tiga kabupaten/kota masih berstatus tanggap darurat. Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah sebelum memasuki fase pemulihan menyeluruh.
Dalam pemulihan layanan dasar, pemerintah mempercepat distribusi dan pengoperasian genset, mobil penjernih air, truk tangki air, sumur siap pakai, toilet darurat, serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Untuk akses telekomunikasi, jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten/kota. Sementara di wilayah yang belum pulih sepenuhnya, pemerintah menambahkan 280 unit Starlink untuk mempercepat pemulihan jaringan.
Di sektor kesehatan, pengiriman relawan kesehatan ke wilayah terisolir terus dilakukan dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. Seluruh RSUD di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Dari total 867 puskesmas terdampak, saat ini tersisa delapan puskesmas yang masih dalam tahap pemulihan.
Pada sektor pendidikan, sekitar 3.700 sekolah tercatat terdampak bencana. Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung mulai 5 Januari 2026. Sebanyak 587 sekolah masih dalam proses pembersihan dan ditargetkan rampung sebelum tanggal tersebut, sementara 54 sekolah akan melaksanakan pembelajaran di tenda sementara.
Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terus berjalan. Hingga 28 Desember 2025, sebanyak 1.050 unit huntara telah mulai dibangun dan sebagian telah selesai, terdiri dari 450 unit yang dibangun oleh BNPB bersama pemerintah daerah serta 600 unit melalui dukungan Danantara.
Di sektor ekonomi, pemerintah mendorong pemulihan aktivitas masyarakat melalui pengoperasian kembali pasar tradisional. Di Provinsi Aceh, 18 dari 112 pasar terdampak telah kembali beroperasi. Di Sumatra Utara, 46 dari 47 pasar terdampak telah beroperasi, sementara di Sumatra Barat dua dari tiga pasar terdampak telah mulai beroperasi. Pemerintah akan terus mempercepat pemulihan ekonomi rakyat melalui penataan infrastruktur dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
