DEN HAAG—Maroko hari Jumat menegaskan bahwa pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, merupakan hambatan bagi perdamaian dan ancaman terhadap solusi dua negara.
Hal itu diungkapkan Duta Besar Maroko untuk Den Haag, Belanda saat memaparkan pernyataan lisan negara tersebut dalam sesi dengar pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai dampak hukum yang timbul dari kebijakan dan praktik penjajah Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.
Penyelesaian penjajahan Israel di Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade melalui negosiasi dan dialog berdasarkan hukum internasional tetap menjadi dasar perdamaian dan stabilitas abadi di Asia Barat, lapor Kantor Berita Maroko, MAP.
Maroko menegaskan kembali komitmennya bahwa hukum internasional harus dihormati dan memajukan perdamaian di Asia Barat guna mencapai solusi abadi berdasarkan prinsip dua negara, yaitu negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
“Penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui dialog dan negosiasi, sejalan dengan kerangka perundingan PBB, khususnya Resolusi Dewan Keamanan 242 dan 338 tetap menjadi dasar perdamaian dan stabilitas abadi di Asia Barat,” ujarnya.
Lebih dari 50 negara dan organisasi internasional berpartisipasi dalam dengar pendapat publik di ICJ pada tanggal 19 hingga 26 Februari. (CHO)