Abaikan Suara Muslim, Modi Luncurkan Ajakan Mendukung UU ‘Anti-Muslim’

Indonesiainside.id, New Delhi-Untuk menghadapi protes anti-pemerintah yang terus berkembang, tim kampanye Perdana Menteri India Narendra Modi hari Senin meluncurkan kampanye di media sosial untuk meningkatkan dukungan diberlakukannya Undang-Undang Amendemen Kewarganaraan (CAB)  yang baru, yang ‘anti-Muslim’.

Modi telah mengeluarkan pembelaan yang kuat atas tindakan kewarganegaraan India, dan telah meminta para pendukungnya untuk berbagi konten di media sosial untuk menghilangkan mitos tentang undang-undang kontroversial tersebut.

Akun Twitter situs web resmi PM Modi menekankan bahwa Undang-Undang Amendemen Kewarganaraan (CAB) “adalah tentang memberikan kewarganegaraan pada pengungsi yang dianiaya & bukan tentang mengambil kewarganegaraan siapapun,” ciutan Modi dikutip Russian Times.

Ia mendesak masyarakat India menggunakan tagar #IndiaSupportsCAA dan untuk membagikan video dan materi lain yang diposting ke aplikasi NaMo-nya untuk membantu menyangkal “kesalahan informasi” yang disebarkan oleh “kelompok kepentingan pribadi” terhadap RUU tersebut.

Kampanye baru diluncurkan tak lama setelah inisiatif media sosial “Spread Facts Not Myth” yang dipelopori oleh Partai Bharatiya Janata (BJP). Partai telah mulai men-tweet klarifikasi tentang undang-undang baru, termasuk lembar fakta yang menjelaskan bahwa CAB tidak mengubah ketentuan hukum yang ada yang memungkinkan orang asing untuk mengajukan kewarganegaraan India.

Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan baru – yang secara resmi dikenal sebagai Citizenship Amendment Act (CAA) – diajukan pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi awal bulan ini telah memicu kecaman massal dan aksi protes di mana lebih dari 20 orang telah kehilangan nyawa mereka.

India mengabaikan penolakan terhadap Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan baru – yang secara resmi dikenal sebagai Citizenship Amendment Act (CAA), yang masih terus meluas (IG)

Undang-Undang Amendemen Kewarganaraan (CAB) menawarkan jalur cepat menuju kewarganegaraan India  setidaknya untuk enam minoritas kaum tertindas dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang bermigrasi ke India hingga 31 Desember 2014. Namun Muslim tidak dimasukkan dalam daftar itu.

New Delhi menegaskan itu adalah tindakan kemanusiaan yang diperlukan, tetapi para kritikus mengatakan RUU itu diskriminatif karena tidak mengakui umat Islam.

Tindakan itu telah memicu protes nasional, dengan banyak demonstrasi berubah menjadi kekerasan, khususnya oleh aparak keamanan. Namun pemerintah India menyalahkan kerusuhan tersebut karena salah informasi tentang undang-undang baru di mana partai-partai oposisi dituduh sebagai pelakunya.

Sejak berkuasa pada tahun 2014, pemerintah nasional Hindu di bawah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Narendra Modi,  banyak mendapat kritik keras dengan tuduhan telah berusaha `meminggirkan minoritas` Muslim, yang jumlahnya sebanyak 200 juta orang (hampir menyamai jumlah penduduk Indonesia), di Negara berpenduduk 1,3 milyar jiwa itu. (CK)

Tinggalkan Komentar