Polisi Israel Menahan Gubernur Jerusalem di Bawah Otoritas Palestina

Oleh: Nurcholis

Indonesiainside.id, Jerusalem-Polisi Israel menahan Adnan Ghaith, Gubernur Jerusalem di bawah Otoritas Palestina (PA), dalam sebuah penggerebekan hari Senin pagi di rumahnya di Silwan, yang diduduki di Jerusalem Timur.

Gambar mereka muncul pertama kali di media sosial yang menunjukkan tentara Israel bersenjata berat menangkap Ghaith di dalam rumahnya.

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam pernyataan tertulis mengatakan, Gubernur Jerusalem itu telah ditangkap dan mengalami penuntutan yang berulang-ulang, kutip laman Palestinechronicle.com.

PLO juga mengatakan polisi Israel juga Sekretaris Jenderal Partai Fatah, Shadi Mutour, juga ditahan dalam gelombang serangan oleh pasukan Israel di rumah Palestina, kata pengacaranya Mohammad Mahmud kepada AFP.

Juru bicara kepolisian Israel Micky Rosenfeld mengatakan kepada AFP bahwa “dua perwakilan itu ditangkap oleh polisi dan sedang diinterogasi”, tetapi tidak mengkonfirmasi nama mereka atau memberikan perincian lebih lanjut.

Pejabat senior Otoritas Palestina,  Hanan Ashrawi mengutuk penangkapan Ghaith dalam sebuah pernyataan yang keras.

“Penahanan Gubernur Ghaith adalah tindakan penganiayaan politik,” tulisnya. “Ini adalah penculikan ilegal yang harus dikutuk secara bulat dan tegas oleh semua pihak terkait.”

“Israel mengobarkan perang terhadap semua warga Palestina di Jerusalem,” tambahnya.

Ghaith telah dibawa untuk diperiksa polisi beberapa kali. Terakhir kali bulan Februari selama sehari, dan sebelum dalam dua insiden terpisah antara Oktober dan Desember 2018.

Mahmud mengatakan kliennya dituduh melanggar perintah yang melarangnya mengunjungi Otoritas Palestina.

Pasukan Israel, yang sering menyerang rumah-rumah di Tepi Barat yang diduduki dan Jerusalem Timur, menahan warga Palestina dengan berbagai tuduhan. Beberapa warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, ditahan di pusat-pusat penahanan selama berhari-hari setelah penangkapan yang biasa terjadi di Tepi Barat dan di Jerusalem Timur.

Dengan UU Israel menyebutkan “penahanan administratif”, itu bisa menahan warga Palestina selama 1 hingga 6 bulan. Jika ditentukan bahwa para tahanan “menimbulkan ancaman bagi keamanan Israel,” hakim militer dapat memperpanjang periode penahanan hingga 5 tahun tanpa tuduhan pidana.

Israel menganggap seluruh kota jajahan di bawah kedaulatannya, sementara Palestina melihat sektor timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Menurut sumber resmi Palestina, ada lebih dari 5.000 warga Palestina di penjara-penjara Israel, termasuk sekitar 500 tahanan administratif dan 220 anak-anak. (CK)

 

Tinggalkan Komentar