China Manfaatkan Pandemi Covid-19 Untuk Pulangkan Paksa Para Pembangkang di Luar Negeri

Indonesiainside.id, Jakarta – Secara diam-diam Pemerintah Komunis China telah menargetkan mereka yang dinilai sebagai pembangkang, minoritas Muslim Uighur (Uyghur), jurnalis, dan warga Hong Kong yang tinggal di luar negeri agar bisa dipulangkan paksa ke Cina Daratan.

China menghalalkan segala cara termasuk metode jahat dan intimidasi kepada keluarga yang menjadi target juga penculikan yang disponsori negara untuk membawa mereka kembali ke negaranya untuk menerima hukuman.

Hal ini mengemuka setelah muncul sebuah laporan oleh kelompok hak asasi manusia Safeguard Defenders bahwa pihak berwenang China telah membawa kembali lebih dari 2.500 orang yang disebut “buronan” dari luar negeri selama pandemi.

Selama Covid-19 mengganas di seluruh dunia, secara diam-diam setidaknya 1.421 orang dibawa kembali (dipulangkan paksa) ke China pada tahun 2020 dan 1.114 pada tahun 2021, berdasarkan angka resmi pemerintah komunis.

Hal ini berjalan lancar meskipun ada lockdown atau penguncian secara internasional dan pembatasan perjalanan akibat Covid-19, menurut laporan yang diterbitkan pada hari Selasa.

Pada bulan Desember 2021, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) China menggambarkan operasi yang mereka lakukan tahun ini telah ‘berbuah’ dengan menggembirakan.

Pada awalnya kebijakan tersebut menjaring pelaku ekonomi dan buronan di bidang politik dan hukum serta sipil, namun kini China telah memperluas programnya dengan menyasar para aktivis masyarakat sipil.

Laporan itu lebih lanjut menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 orang telah dipulangkan paksa sejak Beijing meluncurkan dua operasi khusus yang bernama Fox Hunt pada 2014, diikuti oleh Sky Net pada 2015.

Pada bulan Juli, Kelompok HAM Uighur mendokumentasikan 395 kasus warganya di luar negeri dideportasi, diekstradisi, atau dikembalikan ke China.

“Sejak Xi Jinping berkuasa, pemerintah China mengintensifkan tindakan keras terhadap masyarakat sipil,” kata aktivis hak asasi manusia Teng Biao yang berbasis di AS kepada The Guardian.

“Mereka telah menargetkan pengacara dan pembangkang, blogger, jurnalis, orang Tibet, Uyghur, Hong Kong, semuanya di masyarakat sipil,” tambahnya.

Metode untuk memaksa seseorang kembali ke China, di luar perjanjian bilateral formal tentang ekstradisi dan deportasi, mulai dari menolak memperbarui paspor, hingga menyalahgunakan sistem pemberitahuan merah (Red Notice) Interpol untuk mengeluarkan surat perintah internasional, kata laporan itu.

China juga menerapkan pelarangan perjalanan dan intimidasi kepada anggota keluarga yang ditarget di Tiongkok, dan ancaman langsung oleh agen Tiongkok yang beroperasi di luar negeri.

Pada skala yang lebih ekstrem adalah dengan melakukan penculikan terencana oleh badan intelijen negara China dengan bekerjasama dengan pihak lokal. Termasuk juga melakukan manipulasi agar target melakukan perjalanan ke negara lain yang dari situ China bisa mengekstradisinya ke negaranya. (Nto)

Tinggalkan Komentar