Indonesiainside.id – Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk menyerukan agar Israel segera mematuhi kewajiban hukum internasional sebagaimana ditegaskan dalam advisory opinion (pendapat hukum) Mahkamah Internasional (ICJ) terkait situasi kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki.
Turk menegaskan bahwa keputusan ICJ menuntut Israel untuk memastikan warga Gaza dan seluruh wilayah Palestina memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air, kesehatan, dan pendidikan.
“Menurut ICJ, hukum hak asasi manusia internasional berlaku bersamaan dengan hukum humaniter internasional di wilayah Palestina yang diduduki. Karena itu, Israel wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga Palestina,” ujar Turk dalam pernyataannya, dikutip ANTARA, Jumat (24/10).
Ia menekankan bahwa pengadilan menyoroti hak-hak fundamental warga Palestina, termasuk hak hidup, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan kejam, keamanan pribadi, kebebasan bergerak, perlindungan keluarga, standar hidup layak, kesehatan, pendidikan, non-diskriminasi, serta hak menentukan nasib sendiri.
Turk mendesak Israel serta seluruh negara anggota PBB untuk segera mengambil langkah nyata memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza. “Israel dan semua negara harus mematuhi hukum sebagaimana ditegaskan pengadilan, serta segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki situasi HAM dan kemanusiaan yang mengerikan di lapangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa semua pihak memiliki kewajiban hukum internasional untuk menyelamatkan nyawa dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat mengalir tanpa hambatan ke Gaza.
“Ini harus menjadi langkah awal pemulihan dan pembangunan perdamaian berbasis HAM, agar gencatan senjata di Gaza berubah menjadi perdamaian abadi sesuai hukum internasional,” katanya.
Sebelumnya, pada Rabu (22/10), Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Israel wajib memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan dari negara-negara ketiga dan organisasi netral seperti Palang Merah Internasional dan UNRWA, sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa, untuk memastikan kebutuhan dasar warga Gaza dapat terpenuhi.