Indonesiainside.id — Koalisi yang terdiri atas 25 negara bagian dan persemakmuran Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump pada Senin, menantang upaya terbaru pemerintah memberlakukan tarif global sebesar 10 hingga 12,5 persen.
Gugatan diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS. Para penggugat meminta pengadilan menghentikan pemberlakuan tarif yang mereka nilai merupakan perluasan kewenangan eksekutif yang tidak sah.
Dalam dokumen gugatan, koalisi tersebut menuduh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menggunakan penyelidikan terkait kerja paksa global sebagai dasar hukum untuk memberlakukan kembali hambatan perdagangan yang sebelumnya telah dibatalkan oleh pengadilan federal.
Para negara bagian menilai proses penyelidikan terhadap sekitar 60 negara dilakukan secara terburu-buru. Penyelidikan yang menurut mereka biasanya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun disebut diselesaikan hanya dalam waktu sekitar dua setengah bulan.
Para penggugat berpendapat bahwa pemerintahan Trump telah menentukan hasil penyelidikan sejak awal. Salah satu indikasinya, menurut mereka, adalah penerapan tarif yang sama terhadap bahan mentah maupun barang jadi tanpa mempertimbangkan tingkat prevalensi kerja paksa di masing-masing negara.
“Terlepas dari bagaimana pemerintah mencoba membenarkannya, hukum dan Konstitusi kita jelas menyatakan bahwa presiden tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan tarif besar-besaran pada negara mana pun yang dia inginkan,” kata Jaksa Agung New York Letitia James.
Gubernur New York Kathy Hochul juga mengecam kebijakan tersebut. Ia menyebut tarif baru itu sebagai “pajak bagi keluarga pekerja keras” karena berpotensi meningkatkan harga berbagai kebutuhan, termasuk bahan makanan dan material bangunan.
Dalam dokumen pengadilan, koalisi negara bagian menyatakan upaya pemerintahan Trump melalui Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan merupakan langkah ketiga pemerintah untuk memberlakukan tarif secara luas dan dinilai sama-sama melanggar hukum.
Persoalkan Kewenangan Presiden
Para penggugat menggambarkan kebijakan tersebut sebagai tindakan yang sewenang-wenang, tidak beralasan, dan bertentangan dengan hukum.
Mereka juga menuduh cabang eksekutif berupaya mengambil alih kewenangan perpajakan yang menurut Konstitusi berada pada Kongres.
Selain persoalan konstitusional, gugatan tersebut menuduh pemerintahan Trump melanggar Undang-Undang Prosedur Administratif (Administrative Procedure Act) dalam proses penetapan kebijakan tarif.
Koalisi meminta pengadilan menyatakan kebijakan tarif tersebut ilegal dan membatalkannya.
Negara bagian yang tergabung dalam gugatan itu adalah Oregon, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, dan Wisconsin.
Gedung Putih Bela Kebijakan Tarif
Gedung Putih menolak gugatan tersebut dan mempertahankan kebijakan pemerintahan Trump.
Juru bicara Gedung Putih Kush Desai mengatakan pemerintah bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
“Amerika Serikat menggunakan wewenang hukumnya untuk mendapatkan penghapusan tindakan, kebijakan, dan praktik yang tidak masuk akal yang membebani perdagangan AS,” ujar Desai dalam pernyataan yang dikutip CNBC.
Menurutnya, kegagalan sejumlah negara asing dalam menerapkan dan menegakkan standar ketenagakerjaan dapat merugikan pekerja Amerika Serikat.
Desai juga menegaskan bahwa tarif berdasarkan Pasal 301 telah digunakan sebagai instrumen kebijakan perdagangan sejak masa jabatan pertama Trump dan menurut pemerintah tetap merupakan alat yang sah secara hukum.
Gugatan terbaru ini kembali membuka pertarungan hukum antara pemerintahan Trump dan sejumlah negara bagian terkait batas kewenangan presiden dalam menetapkan kebijakan perdagangan. Hasil perkara tersebut berpotensi menentukan seberapa jauh pemerintah federal dapat menggunakan kewenangan eksekutif untuk memberlakukan tarif secara luas terhadap mitra dagang Amerika Serikat.