Harapan 2026: Kebijakan Berangkat dari Analisis, Bukan dari Langit

Oleh: Ketua Dewan Pakar JFAK INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Hendarman

Indonesiainside.id – Memasuki 2026 yang ditandai dengan situasi global yang penuh ketidakpastian yang dimulai dari disrupsi teknologi, tekanan ekonomi, hingga kompleksitas persoalan sosial, sangat wajar apabila publik menggantungkan harapan pada kebijakan Pemerintah. Mengapa? Kebijakan publik menjadi instrumen utama negara untuk menjaga arah dan keberlanjutan pembangunan. Namun, harapan publik hari ini tidak lagi sederhana. Masyarakat tidak hanya menuntut kebijakan yang cepat dan tegas, tetapi juga kebijakan yang rasional, berbasis analisis, dan mampu menjelaskan dirinya sendiri.

Dalam disiplin kebijakan publik, satu prinsip dasar yang selalu ditekankan adalah bahwa kebijakan yang baik tidak lahir dari intuisi semata, apalagi dari kehendak sepihak kekuasaan. Dunn (2018) menegaskan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya adalah hasil dari proses analitis yang sistematis untuk memahami masalah publik dan memilih alternatif terbaik yang tersedia. Dengan kata lain, kebijakan tidak pernah “turun dari langit” melainkan harus dibangun dari pembacaan masalah yang cermat dan kontekstual.

Selama ini, tidak sedikit kebijakan yang secara normatif tampak baik, tetapi bermasalah dalam implementasi. Masalahnya bukan selalu pada niat, melainkan pada proses perumusannya. Hal ini terjadi ketika kebijakan disusun terburu-buru, minim data, atau hanya merespons tekanan jangka pendek. Akibatnya adalah kebijakan yang muncul bukan solusi berkelanjutan, melainkan kebijakan reaktif. Seharusnya pada 2026 ini menjadi momentum koreksi bahwa bukan sekadar mengatur, tetapi menuju kebijakan yang memahami.

Dari Janji Normatif ke Analisis Masalah Nyata

Salah satu tantangan kebijakan publik di Indonesia adalah kuatnya kecenderungan normatif. Banyak kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang mulia terkait isu keadilan, kesejahteraan, pemerataan, tetapi sayangnya sangat miskin analisis masalah. Dalam perspektif policy analysis, ini dikenal sebagai solution-driven policy yaitu kebijakan yang sudah menentukan solusi sebelum memahami masalah secara utuh (Head, 2022).

Padahal Bardach dan Patashnik (2020) mengungkapkan bahwa inti dari analisis kebijakan adalah problem structuring. Artinya bahwa ada tahapan mendefinisikan masalah secara tepat, mengidentifikasi aktor yang terdampak, serta memahami akar penyebabnya. Tanpa tahapan ini, kebijakan berisiko salah sasaran atau hanya menyentuh gejala, bukan sumber persoalan.

Seyogianya pada 2026 ditegakkan prinsip semakin kuatnya tradisi evidence-based policy. Data, riset, dan evaluasi kebijakan sebelumnya harus menjadi fondasi utama.. Analisis bukan sekadar formalitas, tetapi jantung pengambilan keputusan. Tanpa pemetaan masalah yang akurat, kebijakan berisiko salah sasaran. Contohnya terlihat dalam beberapa program lintas sektor. Kebijakan pendidikan seringkali tidak terhubung dengan kebutuhan pasar kerja, kebijakan pemuda yang dibuat seragam meski karakter wilayah berbeda, atau intervensi sosial yang tidak mempertimbangkan kapasitas lokal.

Kebijakan yang berbasis analisis menuntut keberanian untuk melihat realitas apa adanya, termasuk mengakui kegagalan kebijakan sebelumnya. Tanpa refleksi kritis, kebijakan baru hanya akan menjadi pengulangan dari kesalahan lama dengan kemasan berbeda.

Kompleksitas Masalah Menuntut Pendekatan Lintas Sektor

Tantangan kebijakan ke depan semakin kompleks dan saling terkait. Banyak persoalan publik tidak lagi bersifat tunggal dan linier, melainkan wicked problems. Artinya bahwa masalah tidak memiliki solusi sederhana dan melibatkan banyak sektor sekaligus (Rittel & Webber, 1973; Cairney, 2023).

Masalah pengangguran pemuda, misalnya, tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan. Ia terkait erat dengan kualitas pendidikan, kebijakan industri, transformasi digital, hingga nilai-nilai sosial. Juga isu kesehatan mental, kemiskinan perkotaan, dan ketimpangan digital, semuanya melintasi batas-batas sektor birokrasi.

Dalam konteks ini, kebijakan sektoral yang bekerja sendiri-sendiri semakin kehilangan relevansi. Teori whole-of-government dan collaborative governance menekankan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dan aktor (Ansell & Gash, 2018). Tahun 2026 mensyaratkan kolaborasi yang nyata, bukan sekadar koordinasi administratif yang menyebabkan kebijakan lintas sektor menjadi jargon perencanaan belaka. Yang harus dilakukan adalah tuntutan perubahan cara kerja birokrasi yang awalnya pola silo menuju kolaborasi substantif.

Namun, kolaborasi tidak dapat dibangun hanya melalui rapat koordinasi. Ia memerlukan kerangka analisis bersama, indikator yang disepakati lintas kementerian/lembaga, serta kesediaan berbagi data dan kewenangan. Tanpa itu, kebijakan lintas sektor hanya akan menjadi slogan administrative belaka.

Kebijakan yang Mendengar, Bukan Sekadar Mengatur

Kebijakan berbasis analisis juga berarti membuka diri terhadap suara publik. Dalam teori kebijakan modern, Fischer (2019) menekankan bahwa partisipasi publik tidak dipahami sebagai pelengkap, melainkan sebagai sumber pengetahuan kebijakan (policy-relevant knowledge). Artinya, analisis yang baik tidak hanya bersumber dari data statistik, tetapi juga dari pengalaman warga. Aspirasi masyarakat, temuan lapangan, dan praktik baik di tingkat lokal harus menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan.

Di era digital, kanal partisipasi publik semakin terbuka. Ironisnya, tidak semua kanal tersebut dimanfaatkan secara bermakna. Konsultasi publik sering kali bersifat formal, sementara keputusan sudah ditetapkan sebelumnya. Harapan ke depan, adanya pergeseran paradigma dari partisipasi simbolik menuju partisipasi substantif.

Kebijakan yang mendengar akan lebih adaptif. Ia tidak alergi terhadap kritik, tidak defensif terhadap masukan, dan tidak memonopoli kebenaran. Dalam konteks ini, peran analis kebijakan, akademisi, media, dan masyarakat sipil menjadi semakin penting sebagai penyeimbang dan penguji rasionalitas kebijakan.

Dari Kecepatan ke Ketepatan

Tekanan politik dan tuntutan publik sering mendorong pemerintah untuk bertindak cepat. Kecepatan memang penting, tetapi tanpa ketepatan akan dapat menjadi boomerang. Teori kebijakan mengingatkan bahwa kecepatan tanpa ketepatan justru dapat menurunkan kualitas kebijakan (Peters, 2021). Banyak kebijakan diluncurkan secara cepat, tetapi minim evaluasi dampak dan enggan dikoreksi ketika bermasalah.

Ke depan seharusnya digunakan sebagai momentum penguatan budaya evaluasi kebijakan. Evaluasi bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen pembelajaran kebijakan (policy learning). Howlett dan Mukherjee (2018) menegaskan bahwa kebijakan yang adaptif adalah kebijakan yang mau belajar dari kegagalan dan keberhasilan sebelumnya.

Evaluasi yang bermakna membutuhkan indikator yang jelas, data yang terbuka, dan keberanian politik. Tanpa itu, kebijakan akan terus berputar dalam siklus yang sama, tanpa perbaikan substantif.

Menjaga Harapan Publik melalui Kebijakan Rasional

Pada akhirnya, publik tidak menuntut kebijakan yang sempurna atau ajaib, tetapi kebijakan yang masuk akal. Kebijakan harus berpijak pada analisis, memahami konteks, dan mampu menjelaskan secara transparan mengapa suatu pilihan diambil, apa risikonya, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat.

Ketika kebijakan terasa rasional, publik lebih mudah menerima bahkan keputusan yang sulit. Sebaliknya, kebijakan yang terasa “turun dari langit” akan selalu menuai resistensi, sebaik apa pun niat di baliknya. Yang perlu didorong adalah paradigma dari kebijakan yang reaktif menuju kebijakan yang reflektif, dari kebijakan yang normatif menuju kebijakan yang analitis, dan dari kebijakan yang elitis menuju kebijakan yang kontekstual.

Harapan itu tidak lahir dari langit. Ia tumbuh dari proses kebijakan yang lebih dewasa, terbuka, dan berbasis analisis. Jika prosesnya benar, kebijakan bukan hanya akan menjadi instrumen negara, tetapi juga jembatan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.

Tinggalkan Komentar