Indonesiainside.id – Presiden Prabowo Subianto memiliki ruang untuk menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tanpa harus terpaku pada partai politik pengusung di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Jimly Asshiddiqie, yang menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mengharuskan calon wakil presiden berasal dari partai politik pendukung pemerintah.
Menurut Jimly, kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden berada di tangan presiden. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertugas memilih satu dari dua kandidat yang diajukan.
“(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?” kata Jimly seusai menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Jimly menjelaskan, perdebatan mengenai siapa yang berhak menjadi pengganti Gibran muncul karena adanya perbedaan ketentuan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam penjelasan UU MD3, calon wakil presiden yang diajukan presiden disebut berasal dari partai politik pengusung. Namun, menurut Jimly, pembatasan tersebut tidak tercantum dalam konstitusi.
“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai, artinya diajukan presiden, dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” tegasnya.
Prabowo Punya Ruang Pilih Tokoh Nonpartai
Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.
Tidak ada ketentuan dalam pasal tersebut yang secara khusus mewajibkan kedua kandidat berasal dari partai politik pengusung saat pemilihan presiden.
Pandangan Jimly tersebut membuka perdebatan mengenai peluang tokoh di luar partai pengusung, termasuk figur nonpartai, untuk masuk dalam daftar calon wakil presiden yang diajukan Prabowo.
Meski demikian, kewenangan presiden untuk mengusulkan kandidat tidak berarti presiden dapat langsung menunjuk wakil presiden baru.
Keputusan akhir tetap berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Dengan demikian, penentuan pengganti Gibran tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan politik, tetapi juga menyangkut penafsiran aturan mengenai asal calon wakil presiden.
Hingga saat ini, belum ada dua nama calon pengganti Gibran yang secara resmi diumumkan Presiden Prabowo untuk diajukan kepada MPR. (nto)