Oleh: Azhar A Pawennay |
Ketua MPR Zulkifli Hasan berpendapat, demokrasi berkualitas baru bisa terwujud ketika penegak hukum bersikap adil.
Indonesiainside.id, Jakarta — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan turut menanggapi penetapan status tersangka terhadap Ketua umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma’arif, atas kasus dugaan pelanggaran pemilu. Menurut dia, penetapan itu sepenuhnya hak dari aparat penegak hukum.
Kendati demikian, dia mengaku bingung dengan pemerintah yang mengklaim diri menghargai semua kritik dan juga perbedaan. Faktanya, kata Zulkifli, orang yang memiliki pendapat bereda dengan penguasa kini justru banyak yang ditersangkakan.
“Kalau orang sedikit-sedikit bicara masuk penjara, ngomong sedikit-sedikit masuk penjara. Tentu kan pemerintah katanya sayang dan cinta ulama, menghargai kritik, perbedaan. (Tapi) kalau ada perbedaan dikit-dikit kena UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), ya keadilan tidak akan dirasakan publik ya,” ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (12/2/2019).
Dia berpendapat, demokrasi berkualitas hanya bisa terwujud ketika penegak hukum bersikap adil. Jika penegak hukum adil, barulah bangsa ini merasakan demokrasi yang menghadirkan kesetaraan, keadilan, dan juga kemakmuran.
“Jadi kalau penegak hukum yang dikatakan adil tapi dirasakan publik tidak memenuhi rasa keadilan, tentu akan menggerus kepercayaan kepada aparat penegak hukum itu sendiri,” kata politikus yang juga ketua MPR itu.
Polres Kota Surakarta menetapkan Slamet Ma’arif sebagai tersangka dugaan pelanggaran kampanye pemilu. Pemeriksaan perdana Slamet dijadwalkan dilakukan di Polda Jateng pada Rabu (13/2/2019) besok.
Kasus ini bermula dari laporan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi–Ma’ruf ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta. Dalam laporan itu, Bawaslu menindaklanjuti dengan membentuk Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu.
Tim Gakkumdu menyatakan, terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan Tablig Akbar yang digelar Slamet dan kawan-kawan. Polres Kota Surakarta lalu menjerat Slamet dengan Pasal 280 ayat 1 tentang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain itu Slamet juga diduga melanggar Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. (AIJ)