Indonesiainside.id, Jakarta – Omnibus law dianggap cocok diterapkan di Indonesia. Kebijakan itu relevan karena bisa memenuhi kebutuhan untuk melakukan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dari zaman merdeka sampai sekarang.
“Di antaranya pasal-pasal masih berlaku secara de jure tapi dalam praktiknya tidak berlaku lagi. Bahkan ada juga yang sudah tidak berlaku lagi tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia tidak berlaku lagi dan masih diterapkan dalam praktik, padahal tidak berlaku lagi. Oleh karena itu kita perlu membantu membangun suatu sistem yang bisa menata ulang sistem perundang-undangan di Indonesia,” ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, pada Senin (21/10).
Menurut Jimly, kalau perundang-undangan tidak harmonis, ini akan menghambat kemajuan negara. Serta cenderung ekstraktif bisa memakan sumber daya untuk kepentingan sendiri.
Kemarin, Presiden Jokowi berencana untuk menyederhanakan regulasi pada dua Undang-undang besar, di periode kedua pemerintahannya. Dia mengatakan, pihaknya selaku eksekutif akan mengusulkan dua UU yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pembedayaan UMKM untuk di Omnibus law.
“Saya rasa kalau hitungannya cuman dua yang diomnibus law, itu mudah. Namun, kalau undang-undang menyeluruh tentu harus dipelajari lagi untuk mempermudah,” tambah Jimly.
Jimly menambahkan dua UU itu bisa menjadi awal mulainya omnibus law secara besar. Sekaligus sebagai gerakan perubahan ekonomi.(*/Dry)