Pengamat Pertanian: Omnibus Law Jadi Pemicu Masalah Pangan

JAKARTA – Pengamat Pertanian, Khudori menilai, membeberkan penyebab masalah pangan saat ini, terutama beras. Ada dua penyebab paling menonjol.

Pertama, banyaknya konversi lahan pangan yang terjadi setelah pemberlakuan Omnibus Law. Kedua, permasalahan pangan diserahkan ke mekanisme pangan.

Sejak UU Omnibus Law berlaku, banyak lahan pertanian yang berubah menjadi proyek-proyek pembangunan tanpa memikirkan efek jangka panjang di sektor pangan. Omnibus Law menganulir beberapa UU yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama terkait konversi lahan.

“Selain itu, sampai saat ini tidak ada inovasi untuk meningkatkan produktivitas, selalu stagnan, serta harus ada diversifikasi produk, agar tidak tergantung hanya pada satu produk,” kata Khudori dalam Dialog Kenegaraan DPD RI yang digelar di Gedung DPD RI, dikutip Kamis (7/3/2024).

Sementara, Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah, menilai pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Itu karena selama ini upaya jelas untuk meningkatkan produktivitas pangan belum sepenuhnya dilakukan.

Selain itu, tidak ada kebijakan yang menunjukkan keberpihakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Dia tidak hanya fokus beras saja, karena beras hanya salah satu dari sekian banyak isu problematik terkait tata kelola pangan.

“Kemudian juga produksi pangan kita, belum lagi politik pangan anggaran dan lain-lain yang membuat kesimpulan sederhana, pemerintah tidak cukup serius,” tegas Luluk.

Permasalahan pangan, oleh pemerintah selalu diatasi melalui kebijakan impor. Pemerintah tidak menempatkan isu kedaulatan pangan sebagai prioritas yang harus segara dilakukan.

Hal tersebut terlihat dari alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan produktivitas pangan. Bahkan, konversi lahan pangan terus terjadi sejak Omnibus Law berlaku.

“Yang menarik ini menurut saya berapa sebenarnya uang yang kita gunakan untuk impor, dan kalau uang ini kita pakai untuk insentif para petani kita, cukup nggak sih untuk mendongkrak produktivitas pertanian,” ucapnya. (AZR)

Tinggalkan Komentar