Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi Hukum DPR, Eva Yuliana, meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, mengevaluasi kebijakan asimilasi dan integrasi bagi narapidana. Ia menyebut program itu menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat.
“Banyak laporan dan informasi (napi asimilasi) melakukan tindakan kriminal setelah keluar dari penjara,” kata Eva dalam keterangannya, Jumat (24/4).
Dia meminta Yasonna menghentikan sementara program tersebut. Sejak pertama kali Yasonna memaparkan program tersebut di Komisi III DPR, Eva mengaku sudah mengingatkan tentang potensi penyimpangan moral.
“Saga pribadi menyampaikan menjadi garis bawah dan menjadi perhatian jangan sampai terjadi ‘moral hazard’ dalam proses ini,” ucap Eva.
Eva khawatir program dengan tujuan utama pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) itu justru menjadi penyimpangan moral di tengah masyarakat. Dia menegaskan, program itu harus berdasarkan spirit pencegahan Covid-19.
“Ketika terjadi seperti ini (penyimpangan moral) maka yang perlu diperhatikan adalah dalam proses ini baik dari kepala Lapas pengusutan di Lapas dan Bapas (Balai Pemasyarakatan),” ucap Eva.
Politikus NasDem itu menyebut Bapas tidak melakukan fungsinya dengan optimal kepada para narapidana. Kejahatan di tengah masyarakat yang diperbuat napi asimilasi itu membebani tugas Kepolisian RI (Polri).
Polri harus mengawasi masyarakat agar patuh pada imbauan stay at home atau physical distancing dari pemerintah. Dengan adanya kasus kejahatan akibat ulah napi asimilasi bakal menambah berat tugas Polri.
Maka itu, dia berharap program itu dihentikan sejenak untuk kemudian dievaluasi. Setelah itu, Kemenkumham harus mengkonsultasikan hal itu ke Komisi III DPR.
“Maka yang saya minta langkah pertama selanjutnya ialah memastikan kesiapan kejiwaan dari para narapidana. Dslam hal ini koordinasikan dengan Polri,” ucap dia.(EP)