Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Sekjen Bidang Dakwah dan Pengembangan MUI, Tengku Zulkarnain, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Padahal, putusan Mahkamah Agung (MA) pada Februari 2020 lalu sudah sah dan mengikat agar iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan.
“Pak Jokowi, saya ingin bertanya langsung kepada bapak, agar jawaban bapak dibaca banyak orang. Apakah boleh mulai hari ini kami segenap rakyat Indonesia mengikuti jejak langkah bapak untuk tidak mematuhi semua keputusan Mahkamah Agung? Mohon jawabannya pak,” kata Tengku Zulkarnain melalui laman resminya, Kamis (14/5).
Diketahui, Joko Widodo menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan pe 1 Juli 2020. Keputusan itu termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Sebenarnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara berkala dan waktu pemberlakuan yang berbeda. Namun yang membingungkan, premi BPJS Kesehatan selalu berubah dan tak punya keputusan pasti.
Pada 2018 lalu, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I sebesar Rp80.000, kelas II Rp51.000, dan Kelas III Rp25.000.
Namun, iuran itu naik 100 persen melalui Perpres No.75/2019 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai Januari 2020 itu yakni Kelas I Rp160.000, kelas II Rp110.000, dan Kelas III Rp42.000.
Namun, Mahkamah Agung pada Februari 2020 membatalkan Perpres No.75/2019 setelah digugat Komunitas Pasien Cuci Darah. Dengan putusan sah dan mengikat itu, iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kelas I sebesar Rp80.000, kelas II Rp51.000, dan Kelas III Rp25.000.
Namun, Joko Widodo kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.64/2020. Berdasarkan Perpres itu, iuran menjadi kelas I sebesar Rp150.000, Kelas II Rp100.000, kelas III Rp25.500 pada 2020 dan Rp35.000 pada 2021 dan seterusnya. (MSH)