Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, meminta Presiden Joko Widodo membatalkan Perpres Nomor 64/2020 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ia beralasan, masyarakat saat ini tengah kesusahan akibat dampak dari wabah virus corona (Covid-19).
“Walaupun asumsinya masyarakat kelas I dan II adalah masyarakat yang mampu, tapi dengan adanya pandemi ini, akan ada banyak masyarakat miskin baru. Dalam artian, mereka yang sebelumnya mampu, karena Covid-19 ini, jadi kehilangan pekerjaan dan sebagainya sehingga mereka menjadi susah, dan layak jadi masyarakat BPJS kelas III,” ucap Nihayatul di Jakarta, Kamis (14/5).
Nihayatul meminta pemerintah tidak egoistis. Pemerintah seharusnya memperhatikan kondisi psikologis masyarakat yang berjibaku melawan Covid-19 dan tertekan dengan adanya larangan mudik.
Menurut dia, pemerintah malah menambah beban masyarakat dengan kebijakan BPJS Kesehatan yang tidak konsisten. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) pada Februari lalu sudah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu.
Nihayatul juga meminta Presiden Joko memberikan ketenangan dan kenyamanan buat rakyat. Sehingga pejabat pemerintah dapat dipercaya mampu melindungi rakyat yang saat ini sedang mengalami musibah pandemi Covid-19.
“Ini membingungkan dan bikin resah masyarakat. Ayo presiden jangan main-main hari rakyat,” ucap dia menegaskan.
Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020. Keputusan itu termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kali ini dilakukan secara berkala dan waktu pemberlakuan yang berbeda. Namun yang membingungkan, premi BPJS Kesehatan selalu berubah dan tak punya keputusan pasti. Pada 2018 lalu, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I sebesar Rp80.000, kelas II Rp51.000, dan Kelas III Rp25.000.
Namun, iuran itu naik 100 persen melalui Perpres Nomor 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai Januari 2020 itu yakni Kelas I Rp160.000, kelas II Rp110.000, dan Kelas III Rp42.000.
Mahkamah Agung pada Februari 2020 membatalkan Perpres Nomor 75/2019 setelah digugat Komunitas Pasien Cuci Darah. Dengan putusan sah dan mengikat itu, iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kelas I sebesar Rp80.000, kelas II Rp51.000, dan Kelas III Rp25.000.
Tak lama setelah putusan MA keluar, Joko Widodo kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64/2020. Berdasarkan perpres itu, iuran menjadi kelas I sebesar Rp150.000, Kelas II Rp100.000, kelas III Rp25.500 pada 2020 dan Rp35.000 pada 2021 dan seterusnya. (AIJ)