Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong percepatan pembiayaan Prancis untuk pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia. Namun, upaya pemerintah tersebut mendapat kritikan dari DPR.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan langkah pemerintah tersebut. “Mengapa untuk bangun data center, yang merupakan infrastrukfur vital pemerintah, harus dengan dana asing?” kata Sukamta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/7).
“Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ. Potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka. Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu menekankan, perlu diperjelas skema kerjasama tersebut. Apakah mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya? Jika ya, kata dia, tentu sangat mengkhawatirkan.
Sukamta juga menambahkan bahwa banyak pemain lokal yang kompeten. Di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global. Bahkan ada cloud computing provider global yang numpang di data center lokal.
“Kita harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus kita dukung. Jangan justeru kita membesarkan kepentingan asing,” ucapnya.
“Di sini ada data center milik BUMN. Telkom membangun data center besar di Bekasi. Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justeru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya,” tuturnya.
“Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah. Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh,” ungkapnya. (ASF)