Indonesiainside.id, Bima – Media Independen Online (MIO) Indonesia Kabupaten Bima secara resmi merilis kepengurusannya, di Ruang Kerja Ketua Komisi III DPRD, pada Rabu (6/1)
Momen sakral itu dihadiri perwakilan 20 perusahaan media setempat dan Dewan Kehormatan Edi Muhlis, Firdaus, dan Amrin AB.
Ketua MIO Kabupaten Bima Muhtar menyampaikan, organisasi tersebut akan memberikan warna baru di dalam mengawal kebijakan eksekutif, legislatif, dan yudikutif.
“Ya, tentu itu semua akan tercapai ketika eksistensi kita dalam menyajikan informasi secara fakta dan berimbang,” kata Muhtar, Kamis (7/1).
Menurutnya, MIO Indonesia memiliki semangat dan komitmen untuk meningkatkan status media yang belum berbadan hukum serta kualitas wartawan.
Pria berdarah Bima itu berharap kepada seluruh insan pers yang tergabung dalam organisasi itu untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan kita dalam menjalankan tugas kontrol sosial sesuai amanat UU 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terdiri dari 11 Pasal dalam pengaturan Dewan Pers.
“Gunakan fungsi kontrol sosial secara merdeka atas UU Pokok Pers itu seoptimal mungkin. Sajikan informasi-informasi bersifat fakta dan berimbang dalam mengawal pemerintahan daerah kita ini. Hindari berita-berita mengandung hoaks, ujaran kebencian, isu SARA, dan sejenis lainnya di luar ketentuan produk jurnalistik itu,” kata Muhtar.
Sementara itu, Dewan Kohormatan MIO Indonesia Kabupaten Bima, Firdaus mengatakan lahirnya organisasi MIO di Kab/Kota Bima memberikan nilai positif bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
“Kita berharap organisasi ini menjadi wadah pers pers yang dapat bersinergi menjalin hubungan kemitraan baik dalam pemberitaan,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima itu menjelaskan kebebasan Pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebar-luaskan informasi itu telah menjadi mutlak untuk rekan-rekan media dan tidak ada satu instansi manapun yang dapat menghalanginya.
“UU 40 tahun 1999 tentang Pers maupun UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah memberi legitimasi kepada rekan-rekan media. Lakukan kritikan kebijakan pemerintah eksekutif pun legislatif. Tanpa media, bupati dan DPRD tidak bisa berbuat apa-apa,” tutup mantan aktivis itu. (msh)