JAKARTA – Keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan sebagai Menko Polhukam dinilai langkah etis untuk menghindari konflik kepentingan.
“Kalau memang misalnya mundur karena pertimbangannya adalah mundur karena sebagai kader cawapres, saya kira itu sangat bagus. Sebenarnya pembelajarannya ada di situ. Saya melihatnya memang sebaiknya tidak ada di dalam posisi yang memungkinkan konflik kepentingan,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Fisip Unhas) Prof. Phil Sukri Tamma, dilansir Unhas TV, Rabu (31/1/2024).
Sukri menjelaskan, secara umum ada tiga alasan yang mendorong seorang menteri mundur dari jabatannya. Di antaranya, ketidakmampuan menjalankan kebijakan dari pimpinan, ketidaksesuaian dengan kinerja pimpinan, dan dorongan dari institusi dalam hal ini partai politik.
Sukri menilai, Mahfud mundur bukan karena dorongan institusi, karena tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Dia menganggap Mahfud mundur karena ketidaksesuaian dengan kebijakan pemerintahan.
Mahfud MD mengaku telah meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Saat ini, kata Mahfud, Jokowi masih berada di Yogyakarta dan baru akan kembali ke Jakarta, Kamis (1/2) besok.
“Saya juga akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta secepat pula kami bisa bertempur (Persiden),” ujar Mahfud di Danau Tirta Gangga, Lampung, hari ini (31/1).