Indonesiainside.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa warga atau subjek retribusi di rumah tinggal memiliki tenggang waktu 30 hari untuk membayar biaya retribusi pelayanan kebersihan (sampah), yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yusiono Anwar Supalal, menjelaskan bahwa durasi waktu tersebut dimulai sejak warga menerima surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dalam lima hari kerja pertama setiap bulan.
“Katakanlah kalau ini tanggal 5 saya mendapatkan SKRD, maka saya masih punya waktu mulai tanggal 6 sampai tanggal 5 bulan berikutnya untuk membayar,” ujar Yusiono dalam acara “Retribusi Pelayanan Kebersihan untuk Rumah Tinggal” di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, warga rumah tinggal dapat mendaftarkan diri ke Suku Dinas Lingkungan Hidup melalui sistem informasi dinas. Selanjutnya, dinas akan mendata subjek dan objek retribusi setiap tahun anggaran melalui pemanfaatan data keluarga satu pintu.
Data keluarga mencakup nama, alamat, NIK, dan besaran sambungan daya listrik. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kemudian menyusun daftar wajib retribusi secara digital dan mengintegrasikannya dengan sistem retribusi provinsi untuk mendapatkan nomor pokok wajib retribusi daerah.
“Pembayarannya bisa secara tunai (datang ke bank) atau elektronik melalui platform digital. Setelah membayar, sistem akan memberikan tanda bukti pembayaran atas retribusi yang dikenakan,” kata Yusiono.
Yusiono menambahkan, warga yang tidak membayar hingga batas waktu yang ditentukan akan dikenakan denda sebesar 1 persen per bulan dari retribusi yang terutang.
DLH DKI Jakarta berencana memberlakukan Retribusi Pelayanan Kebersihan ini mulai 1 Januari 2025. Retribusi akan dikenakan kepada rumah tinggal dengan pembagian tarif berdasarkan daya listrik yang terpasang.
Ada tiga kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini. Pertama, kelas dengan daya listrik 450 hingga 900 VA dikenakan tarif retribusi Rp0 per unit per bulan.
Kedua, kelas bawah dengan daya listrik 1.300 hingga 2.200 VA dikenakan tarif Rp10.000 per unit per bulan. Ketiga, kelas menengah dengan daya listrik 3.500 hingga 5.500 VA dikenakan tarif Rp30.000 per unit per bulan. Terakhir, kelas atas dengan daya listrik 6.600 VA ke atas dikenakan tarif Rp77.000 per unit per bulan.
Pemprov DKI menyatakan bahwa penerapan retribusi ini merupakan langkah untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara lebih efektif dan efisien, dengan menggunakan prinsip “siapa yang menghasilkan sampah harus membayar pengelolaannya” (*polluter pays principle*).