Indonesiainside.id – Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta membenarkan bahwa terpidana kasus korupsi timah Harvey Moeis terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu. Penjelasan ini merespons diskusi hangat di media sosial terkait status kepesertaan Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi.
Ani menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa memandang status sosial ekonomi warga untuk memastikan hak kesehatan seluruh warga Jakarta, sesuai kebijakan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat.
“Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan Universal Health Coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” katanya.
Pada periode tersebut, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendaftaran 95 persen penduduk sebagai peserta JKN, sebagaimana diarahkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan yang merata.
“Pergub itu komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN. Pergub melindungi hak penuh kesehatan masyarakat Jakarta,” imbuhnya.
Ani menjelaskan bahwa pada masa itu, penduduk dengan kriteria administratif tertentu, seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3, dapat didaftarkan sebagai peserta PBI oleh perangkat daerah setempat, seperti lurah atau camat.
“Termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018. Namun, sejak 2020, Pemprov DKI Jakarta berproses menata ulang data penerima PBI APBD agar lebih tepat sasaran,” ungkap Ani.
Penataan ulang dilakukan dengan berbagai langkah, seperti mengintegrasikan data fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke segmen PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai pemerintah pusat, mendorong pemberi kerja mendaftarkan karyawannya ke segmen PPU (Pekerja Penerima Upah), serta melaksanakan kampanye “Mandiri itu Keren” untuk masyarakat yang mampu membayar iuran sendiri.
“Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria peserta PBI APBD agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya,” ujar Ani.
Lebih lanjut, Ani memaparkan bahwa kepesertaan JKN terbagi dalam beberapa segmen, yaitu:
1. PPU (Pekerja Penerima Upah): Peserta yang didaftarkan oleh pemberi kerja.
2. PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan): Peserta dengan iuran ditanggung pemerintah pusat untuk fakir miskin dan masyarakat tidak mampu.
3. PBPU BP (Peserta Mandiri): Peserta yang membayar iurannya sendiri.
4. PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran APBD): Peserta dengan premi ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.
“Kami akan berkoordinasi juga dengan BPJS Kesehatan terkait revisi Pergub, sehingga perlindungan kesehatan bagi setiap warga bisa terpenuhi tetapi tepat sasaran,” tutup Ani.