Legislator Minta Disdukcapil DKI Susun Skema Baru untuk Sikapi Pendatang Baru

Indonesiainside.id – Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyusun skema baru selain operasi yustisi dalam menyikapi fenomena pendatang baru yang datang ke Jakarta.

“Gubernur Jakarta (Pramono Anung) tidak ingin operasi yustisi, saya mendukung sifat humanis tersebut,” kata Kenneth di Jakarta, Selasa (8/4).

Menurutnya, meskipun Jakarta merupakan kota yang terbuka dan tidak akan melakukan operasi yustisi, Disdukcapil DKI harus mempertimbangkan opsi lain untuk menyikapi permasalahan yang muncul terkait pendatang baru.

Lebih lanjut, Kenneth yang akrab disapa Bang Kent ini menyatakan bahwa para pendatang baru di Jakarta wajib memiliki keterampilan agar bisa bersaing dengan warga yang telah lama tinggal di Jakarta.

“Saya berharap Kepala Disdukcapil DKI Jakarta bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Pak Gubernur Pramono dan mempunyai skema yang lain untuk meminimalisir pendatang baru yang tidak punya keahlian,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Kent meminta Dinas Dukcapil Jakarta bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, serta RT/RW untuk mendata dan memverifikasi pendatang baru. Hal ini sangat penting dalam pemantauan status kependudukan mereka yang datang ke Jakarta.

Kent menyarankan beberapa skema yang dapat diterapkan untuk menyikapi pendatang baru, yang melibatkan kerja sama antara berbagai pihak dan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Salah satu usulan adalah menyediakan program kewirausahaan bagi pendatang baru yang ingin memulai usaha kecil atau mikro. Program ini bisa membantu pendatang baru mengembangkan potensi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Pemerintah bisa membuat program yang mencakup pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan pembentukan jaringan bisnis lokal,” ujarnya.

Selain itu, Kent juga mengusulkan agar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) difokuskan untuk membantu pendatang baru dalam hal tempat tinggal, pelatihan keterampilan, atau integrasi ke pasar tenaga kerja Jakarta.

Kent menegaskan bahwa Pemprov Jakarta harus memiliki sistem pemantauan yang efektif terhadap pendatang baru untuk mencegah masalah sosial atau administratif di kemudian hari, seperti memastikan bahwa pendatang baru memiliki izin tinggal yang sah dan memenuhi kewajiban administratif lainnya.

“Dan juga penegakan hukum yang jelas terkait dengan pendatang ilegal atau yang tidak dapat melaporkan diri dengan benar, bisa dilakukan oleh aparat terkait, seperti Satpol PP, dengan dukungan dari Dinas Dukcapil dan instansi lainnya,” katanya.

Pemprov Jakarta juga dapat membuat kebijakan zonasi tempat tinggal bagi pendatang baru dengan menyediakan kawasan khusus atau pengelompokan wilayah tertentu untuk mereka. Hal ini bertujuan mengurangi kepadatan di pusat kota dan mendistribusikan penduduk secara merata di seluruh wilayah.

“Pemprov Jakarta bisa bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang dapat menampung lebih banyak penduduk, sambil menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai,” ujarnya.

Kent menambahkan bahwa dengan adanya skema baru dalam menangani pendatang baru di Jakarta, pengelolaan pendatang baru dapat dilakukan dengan baik, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, dan lebih teratur.

Tinggalkan Komentar