DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Utama yang Diatur

Indonesiainside.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan sebelum mengetok palu pengesahan.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?,” kata Puan.

“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.

Puan kemudian mengetok palu satu kali sebagai tanda pengesahan. “Terima kasih, alhamdulillah,” ujarnya, disambut tepuk tangan anggota DPR.

Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, DPR telah mengambil keputusan tingkat pertama terhadap RUU tersebut pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan aturan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

UU Perampasan Aset mengatur sejumlah aspek penting, mulai dari ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset hingga mekanisme pengawasan dan pengembalian aset kepada korban. Cakupannya tidak hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Berikut 10 poin utama yang diatur dalam UU Perampasan Aset:

1. Prinsip dan asas hukum. Pengaturan perampasan aset mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang lingkup tindak pidana. Mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk aset terkait penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi. Cakupannya antara lain investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban.

3. Ancaman pidana tetap berlaku. Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Pembagian kewenangan penindakan. Mengatur tahapan hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan pihak ketiga. Memberikan jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, termasuk kesempatan yang cukup untuk memenuhi beban pembuktian.

6. Pengembalian aset kepada korban. Mengoptimalkan pemulihan aset bagi korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana. Mengatur tugas badan yang berkompeten dalam mengelola aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

8. Pengawasan independen. Menetapkan pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

9. Pencegahan penyalahgunaan wewenang. Memastikan mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

10. Pemanfaatan teknologi. Mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, proses legislasi yang telah melalui pembahasan panjang di DPR dan pemerintah memasuki tahap baru. Regulasi ini mencakup mekanisme penelusuran dan perampasan aset, sekaligus menempatkan perlindungan pihak ketiga, pemulihan hak korban, dan pengawasan sebagai bagian dari pengaturannya.

Tinggalkan Komentar