Indonesiainside.id – Penasihat hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa kliennya telah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto dan kini tengah memproses kelengkapan administrasi pembebasan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Ari berdiskusi langsung dengan Tom Lembong di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta, Jumat (1/8) pagi. “Hari ini yang kami dengar bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang abolisi akan dikeluarkan hari ini,” ujar Ari kepada awak media.
Ia berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan, sehingga Tom Lembong bisa keluar dari Rutan Cipinang dalam waktu dekat. Menurutnya, pihak rutan saat ini tengah menunggu kehadiran perwakilan dari Kejaksaan untuk melanjutkan proses administratif pembebasan.
Ari menekankan bahwa pemberian abolisi tidak berarti Tom Lembong mengakui kesalahan dalam kasus hukum yang menjeratnya. “Yang paling penting, ini bukan bentuk pengakuan bersalah. Dalam posisi ini, memang tidak ada kesalahan Pak Tom,” jelasnya.
Abolisi sendiri merupakan hak konstitusional presiden untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum seseorang. Pemberian abolisi dilakukan berdasarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Tom Lembong sebelumnya dijatuhi vonis pidana empat tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan, dalam perkara korupsi terkait importasi gula kristal mentah di Kementerian Perdagangan periode 2015–2016. Ia dinilai melakukan pelanggaran dengan menerbitkan surat persetujuan impor kepada 10 perusahaan tanpa rapat koordinasi antarkementerian dan tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Tom melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman tujuh tahun penjara, meskipun jumlah denda tetap sama.
Pemberian abolisi dari Presiden Prabowo terhadap Tom Lembong menjadi salah satu kebijakan hukum yang menarik perhatian publik, mengingat status Tom sebagai mantan pejabat tinggi dan pelaku dalam perkara besar di sektor perdagangan.