Indonesiainside.id – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) tengah menginisiasi program pemberdayaan bagi 60 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan tujuan agar koperasi tersebut mampu mengelola tambang emas secara mandiri.
“Sedang kami kerjakan di Lombok Barat, koperasi pertambangan, memang enggak ada pertanian, (adanya) pertambangan,” ujar Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/8).
Program ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi warga miskin sekaligus memberantas praktik penambangan ilegal yang merugikan masyarakat lokal.
Wakil Kepala I BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang, menambahkan bahwa setiap koperasi akan beranggotakan sekitar 500 warga terdampak—lulusan pengangguran atau mantan penambang ilegal. Mereka berpotensi memiliki pendapatan antara Rp2,5–3 juta per bulan, melebihi Upah Minimum Regional (UMR) Lombok Barat.
“Dengan demikian, keberadaan Kopdes Merah Putih yang mengelola pertambangan emas itu berpotensi membuka lapangan kerja untuk 30.000 orang,” lanjutnya.
Sebelumnya, tambang emas di wilayah tersebut dikuasai oleh perusahaan asing. Saat ini, perizinan legalitas pengelolaan tambang oleh koperasi masih dalam tahap proses. Nanik berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dapat segera menerbitkan izin penambangan bagi koperasi di Lombok Barat.
“Saya berharap juga Pak Bahlil ini agar segera juga dikeluarkan izin penambangan rakyat di Lombok. Ini sudah ada beberapa yang dikeluarkan untuk koperasi, tapi ini ada 60 koperasi, mudah-mudahan segera juga bisa dikeluarkan,” ujar Nanik.