Indonesiainside.id- Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Dr Muhammad Iqbal memaparkan sejumlah solusi untuk mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR, pemerintah, dan aparat kepolisian, menyusul gejolak sosial yang berujung anarkis dan penjarahan beberapa waktu lalu.
“Mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen bisa dilakukan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal, karena selama ini terkesan tumpul,” ujarnya di Jember, Rabu (3/9).
Iqbal menegaskan, produk undang-undang yang berpihak pada kepentingan publik harus segera disahkan. Menurutnya, masyarakat menuntut keadilan, supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya, sehingga Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendesak untuk disahkan.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin kebebasan berekspresi dan kritik rakyat.
“Parlemen dan pemerintah harus memastikan tidak ada lagi pasal yang menyudutkan, mendiskriminasi, atau mengkriminalisasi rakyat,” tegas pakar komunikasi politik itu.
Iqbal juga menyoroti perlunya reformasi total di tubuh partai politik. Menurutnya, pemecatan sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya belum cukup untuk memulihkan krisis kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan agar Presiden Prabowo menjamin setiap aksi demonstrasi bebas dari tindakan represif aparat. “Jangan sampai atas nama mengatasi anarkisme, semua aksi massa dipukul rata dengan kekerasan represif. Profesionalitas aparat mulai dari intelijen hingga petugas lapangan harus diarahkan untuk melindungi kebebasan berekspresi rakyat,” katanya.
Menurut Iqbal, aparat keamanan seharusnya mampu mendeteksi gerak kelompok provokator dengan cara yang canggih dan profesional tanpa merugikan massa yang murni menuntut keadilan. Ia menambahkan, momentum ini penting bagi Presiden Prabowo untuk merekalibrasi tujuan kemerdekaan dan meluruskan kembali agenda reformasi total yang dinilai mulai melenceng dari arah haluan bernegara.