Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Meski prosesnya masih di tahap awal, KPK memastikan penelusuran berjalan untuk menguji sejumlah informasi yang diterima lembaga antirasuah tersebut.
“Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain, ini kan belum naik penyidikan nih. Jadi, belum bisa disampaikan secara detail,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11) lalu.
Asep menjelaskan, dugaan korupsi yang tengah diselidiki terkait pengelolaan fasilitas bagi jamaah haji, mulai dari penginapan, katering, hingga jasa pengiriman barang.
“Ada informasi terkait dengan pengiriman barang-barang karena saudara-saudara kita yang berangkat haji itu ada juga yang mengirim barang dan lain-lain. Nah ada informasi yang kami terima, itu juga dimobilisasi atau dikumpulkan. Ini seperti apa? Kerja sama dengan siapa? Apakah dengan PT Pos Indonesia (Persero), mungkin perusahaan ekspedisi swasta, atau bagaimana? Nah seperti itu, dan penggunaan dana itu,” jelasnya.
Sebagai informasi, BPKH memiliki anak usaha di Arab Saudi bernama BPKH Limited, yang didirikan pada 16 Maret 2023. Berdasarkan laman resmi BPKH Limited, entitas tersebut dibentuk sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pengembangan dana haji serta meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah.
Salah satu lini bisnis BPKH Limited adalah layanan kargo, yang berfungsi melayani pengiriman barang jamaah haji dari Tanah Suci ke Indonesia.