Indonesiainside.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2025 tentang larangan jual-beli dan konsumsi daging Hewan Penular Rabies (HPR). Aturan ini mulai berlaku efektif sejak 24 November 2025 sebagai langkah tegas melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menutup praktik perdagangan daging berisiko di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut regulasi tersebut sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menjaga keselamatan warga dari ancaman penyakit zoonosis, khususnya rabies.
“Alhamdulillah dalam sebulan, Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2025 mengenai larangan jual-beli dan konsumsi daging hewan penular rabies sudah bisa berlaku,” ujar Pramono melalui akun media sosial resminya @pramonoanungw, Selasa (25/11).
Pergub ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara Gubernur DKI dan komunitas pecinta hewan di Balai Kota, yang mendorong lahirnya regulasi lebih tegas terhadap perlindungan hewan sekaligus penguatan aspek kesehatan publik.
“Ketika menerima para penggemar hewan, pada waktu itu saya berjanji untuk membuat Pergub, dan kini sudah saya tandatangani,” katanya.
Dalam Pasal 27A, Pergub tersebut secara eksplisit melarang setiap individu maupun badan usaha memperjualbelikan HPR untuk tujuan konsumsi, baik dalam bentuk hewan hidup, daging segar, maupun produk olahan.
Sementara Pasal 27B menegaskan larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan pangan dalam bentuk apa pun.
Hewan yang termasuk kategori HPR meliputi anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, dan hewan sejenis yang berpotensi menularkan rabies.
Pemprov DKI juga menyiapkan sanksi administratif bagi pelanggar, mulai dari teguran tertulis, penyitaan hewan dan produk HPR, penutupan lokasi usaha, serta pencabutan izin usaha. Khusus untuk pelanggaran penjagalan atau pembunuhan HPR, sanksi dapat berupa penyitaan dan penutupan tempat kegiatan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat sekaligus sinyal kuat bahwa Jakarta tidak lagi menoleransi praktik konsumsi daging hewan berisiko.
Dengan diberlakukannya Pergub ini, Jakarta mempertegas posisinya sebagai kota yang mengedepankan prinsip kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan hewan. Aturan ini diharapkan dapat menekan potensi penyebaran rabies serta meningkatkan kesadaran kolektif terhadap perlakuan yang lebih manusiawi terhadap hewan.
Pemprov DKI juga mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan praktik jual beli atau penjagalan HPR yang melanggar ketentuan.