287 Ribu Tanah Wakaf Bersertifikat, Kemenag Dorong Aset Umat Jadi Kekuatan Ekonomi

Indonesiainside.id – Upaya memperkuat tata kelola wakaf nasional menunjukkan progres signifikan. Kementerian Agama (Kemenag) mencatat hingga April 2026 sebanyak 287.162 bidang tanah wakaf telah tersertifikasi, dengan total luas mencapai 276 juta meter persegi.

Dari jumlah tersebut, pada Triwulan I 2026 saja terdapat tambahan 1.688 bidang tanah wakaf yang berhasil disertifikasi dengan luas lebih dari 1,4 juta meter persegi. Capaian ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan aset keagamaan sekaligus memastikan kepastian hukum.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad menegaskan bahwa percepatan ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan bukti nyata peran negara dalam menjaga aset umat.

“Ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi aset wakaf umat. Sinergi yang terbangun antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN terbukti mampu mempercepat proses sertifikasi secara signifikan,” tegasnya di Jakarta, dikutip Rabu (22/4).

Menurutnya, skala tanah wakaf yang telah tersertifikasi menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional berbasis keumatan. Aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor strategis seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Wakaf bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga instrumen pembangunan. Data ini menunjukkan bahwa kita memiliki aset umat dalam skala sangat besar. Jika dikelola secara produktif dan profesional, wakaf dapat menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa,” lanjutnya.

Abu Rokhmad juga mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf yang dimiliki guna menghindari potensi konflik di masa depan.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk segera mendaftarkan wakafnya. Sertifikasi adalah langkah krusial untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan optimalisasi manfaat wakaf bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Program percepatan sertifikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenag dan Kementerian ATR/BPN, yang dilakukan melalui integrasi data, penyederhanaan prosedur, serta pendampingan kepada nazir dan masyarakat.

Ke depan, pemerintah tidak hanya fokus pada legalitas, tetapi juga mendorong optimalisasi pemanfaatan aset wakaf agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat dan pembangunan nasional.

Tinggalkan Komentar