Indonesiainside.id – Kementerian Agama (Kemenag) terus mematangkan materi edukasi untuk mencegah penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Sejumlah unit kerja di lingkungan Kemenag telah menyusun draf awal yang selanjutnya akan diselaraskan melalui pembahasan bersama para ahli dan pemangku kepentingan.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i meminta penyusunan materi tersebut dilakukan secara terbuka melalui Focus Group Discussion (FGD) dan uji publik. Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan peserta didik perlu mendapat masukan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait.
“Saya sudah melihat laporannya, ini belum FGD ya, nanti kita harus uji publik, enggak boleh ada satu kebijakan apalagi menyangkut kepentingan anak didik yang publik enggak tahu. Nanti di-FGD terus sekalian uji publik terhadap materi yang kita susun,” tegas Wamenag saat memimpin rapat koordinasi pimpinan di kantor pusat Kemenag, Jakarta, Senin (10/8).
Romo menilai penyusunan materi edukasi tersebut perlu segera diselesaikan dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang. Ia juga menyinggung munculnya tindakan main hakim sendiri terhadap kelompok LGBT di sejumlah daerah.
“Jadi ini betul-betul serius,” ujarnya.
Karena itu, Wamenag meminta tim menyiapkan pernyataan resmi Kemenag terkait persoalan tersebut. Ia menilai Kemenag sebagai penjaga moral bangsa perlu menyampaikan bahwa persoalan sosial tersebut dapat dihadapi melalui pendekatan pendidikan.
“Paling tidak sebagai penjaga moral bangsa, Kementerian Agama buat statement resmi, sampaikan bahwa masyarakat boleh berharap, ke depan ini akan bisa diatasi dengan pendidikan,” katanya.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama Kemenag, Ahmad Zainul Hamdi atau Prof. Inung, menjelaskan saat ini setidaknya terdapat tiga draf materi yang telah disusun oleh unit kerja terkait.
Ketiga draf tersebut mencakup materi insersi pada kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang disusun Direktorat PAI, pedoman pencegahan penyebaran budaya LGBTQ dari Direktorat Pesantren, serta pedoman edukasi keagamaan untuk penyuluhan Islam dari Direktorat Penerangan Agama Islam.
“Sebetulnya kawan-kawan sudah berproses,” ujar Inung.
Selain tiga draf tersebut, unit kerja yang menangani pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha juga tengah menyusun materi masing-masing. Seluruh materi nantinya akan dihimpun dan dibahas dalam satu kerangka kerja bersama lintas fungsi keagamaan dan pendidikan.
Untuk mengoordinasikan proses tersebut, Kemenag menyiapkan pembentukan tim kerja tingkat kementerian. Tim ini akan mengoordinasikan fungsi keagamaan serta pendidikan agama dan keagamaan dalam penyusunan kebijakan dan materi edukasi.
Setelah tim kerja terbentuk, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan FGD untuk menyamakan persepsi. Forum tersebut akan melibatkan psikolog, akademisi, ahli hukum Islam, serta ahli dari perspektif keagamaan lain yang relevan.
Pembahasan FGD akan mencakup pemahaman ilmiah mengenai psikologi, psikologi keagamaan, serta perspektif hukum Islam terkait dampak dan penanganan kecenderungan LGBTQ. Selain itu, forum akan membahas pendekatan konseling dan edukasi berbasis empati, pencegahan, dan pemulihan.
Hasil FGD nantinya menjadi dasar penyusunan rekomendasi ahli dan strategi pencegahan yang dapat diterapkan di madrasah, sekolah keagamaan, pesantren, asrama keagamaan, maupun lingkungan masyarakat.
Tahap berikutnya adalah penyusunan kebijakan dan materi bagi penyuluh agama. Menurut Prof. Inung, materi tersebut akan dituangkan dalam bentuk buku saku atau modul, serta draf Surat Keputusan atau panduan kebijakan.
Secara paralel, Kemenag juga menyiapkan materi yang akan diinsersikan ke lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren.
“Nanti output-nya juga dua, pedoman insersi dan draf Surat Keputusan atau panduan kebijakan insersi,” jelasnya.
Setelah seluruh materi selesai disusun, Kemenag akan melakukan uji publik. Proses tersebut akan melibatkan pejabat dan pegawai Kemenag dari direktorat terkait, penyuluh agama, pendidik, tenaga kependidikan, pengelola pesantren dan madrasah, serta pakar, akademisi, dan profesional.
Memasukkan materi pencegahan L6BTQ ke kurikulum sekolah memang terlihat seperti solusi, tapi apakah benar menyentuh akar masalah? Kalau hanya disisipkan selama bertahun-tahun di sekolah, sementara sistem sekuler tetap mengedepankan HAM, toleransi, dan kebebasan individu, bukankah anak justru bisa bingung: satu sisi diajarkan bahayanya, sisi lain lingkungan sosialnya mengajarkan untuk menerima sebagai bagian dari kebebasan?
Persoalannya bukan sekadar kurangnya edukasi, tetapi paradigma kehidupan yang membentuk perilaku. Islam tidak cukup hanya mengajarkan mana yang benar dan salah, tetapi membangun akidah, membentuk sistem pergaulan, keluarga, pendidikan, dan masyarakat berdasarkan hukum syara. Jadi, kalau ingin menyelesaikan persoalan sampai akar, yang dibutuhkan bukan sekadar tambal sulam kurikulum, tetapi perubahan sistemik yang membentuk generasi dengan akidah dan keterikatan kuat pada Islam.