Jakarta — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memberantas praktik haji ilegal setelah 10 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Arab Saudi karena diduga terlibat promosi dan praktik jual beli haji non-prosedural.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Maria Assegaff, mengatakan penindakan dilakukan berdasarkan informasi dari KJRI Jeddah dalam sepekan terakhir. Selain WNI, aparat Arab Saudi juga menindak sejumlah warga negara asing lain yang diduga terlibat praktik serupa.
“Pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan Arab Saudi, La Haj bila Tasrih, atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Jika ada WNI yang menghadapi proses hukum, penanganannya sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi,” ujar Maria di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menurut Maria, penindakan tidak hanya menyasar calon jemaah haji ilegal, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, mempromosikan, hingga mengambil keuntungan dari praktik tersebut.
Di Indonesia, Satgas Haji Ilegal yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus memperketat pengawasan di berbagai titik keberangkatan.
“Operasi Satgas Haji Ilegal telah menggagalkan sejumlah keberangkatan yang diduga terkait haji ilegal. Ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan eksploitasi berkedok keberangkatan haji,” katanya.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur tidak resmi. Selain berpotensi mengalami kerugian finansial, pelaku dan calon jemaah juga terancam sanksi pidana, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi selama 10 tahun.
Kemenhaj menegaskan ibadah haji harus dilaksanakan secara sah, aman, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada aparat jika menemukan indikasi penipuan atau praktik haji ilegal.