DPR Soroti Maraknya Jasa Badal Haji Ilegal, Timwas Usul Dibentuk Badan Khusus di Kemenhaj

Indonesiainside.id – Praktik jasa badal haji yang semakin marak dan dilakukan oleh pihak-pihak di luar mekanisme resmi menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keabsahan pelaksanaan ibadah, DPR mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang menangani badal haji secara resmi di bawah Kementerian Haji dan Umrah.

Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan keberadaan lembaga resmi sangat diperlukan agar seluruh proses badal haji dapat diawasi, terdokumentasi, dan dipertanggungjawabkan secara syariat maupun administrasi.

“Saya mengharapkan kementerian membuat suatu kelembagaan resmi untuk badal haji sehingga betul-betul jelas siapa yang membadalkan, siapa yang menerima badalnya, dan pelaksanaannya terkontrol secara penuh,” ujar Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (1/6).

Badal Haji Diprediksi Meningkat

Menurut Cucun, kebutuhan pengaturan badal haji akan semakin mendesak seiring rencana penerapan pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat bagi calon jamaah haji di masa mendatang.

Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah jamaah yang telah memenuhi syarat administrasi namun tidak mampu melaksanakan ibadah secara langsung karena faktor kesehatan, usia lanjut, atau kondisi tertentu lainnya.

Jika tidak diatur melalui lembaga resmi, praktik badal haji dikhawatirkan akan semakin sulit diawasi dan membuka peluang munculnya jasa-jasa informal yang tidak memiliki standar pelaksanaan yang jelas.

“Ketika badal haji ini tidak dilembagakan, justru akan terus terjadi problematika,” tegas Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Cegah Bisnis Badal Haji Tanpa Pengawasan

Usulan pembentukan badan khusus ini juga bertujuan menutup celah komersialisasi badal haji yang berkembang melalui berbagai platform digital dan jaringan tidak resmi.

Dalam beberapa tahun terakhir, penawaran jasa badal haji semakin mudah ditemukan, baik melalui media sosial maupun perantara perorangan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai validitas pelaksanaan ibadah, identitas pelaksana badal, hingga transparansi penggunaan dana yang dibayarkan oleh keluarga jamaah.

Dengan adanya lembaga resmi, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa pelaksanaan badal haji dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat syar’i serta memiliki sistem verifikasi yang jelas.

DPR Juga Soroti Aturan Dam Haji

Selain persoalan badal haji, Timwas DPR turut menyoroti kebijakan baru pemerintah Arab Saudi terkait pembayaran dam.

Saat ini pembayaran dam bagi jamaah haji semakin diarahkan melalui Adahi, perusahaan milik pemerintah Arab Saudi yang menangani penyembelihan hewan dam secara terpusat.

Menurut Cucun, terdapat indikasi bahwa pembayaran melalui Adahi akan menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses penerbitan visa haji bagi jamaah Indonesia.

Kebijakan tersebut memunculkan diskusi di Indonesia mengenai wacana pelaksanaan penyembelihan dam di dalam negeri yang sebelumnya sempat mengemuka.

Libatkan MUI dan Ulama Fikih

Untuk mencari titik temu antara regulasi Arab Saudi dan ketentuan fikih Islam, DPR berencana menggelar forum khusus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pertemuan tersebut akan menghadirkan unsur pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, serta para ulama dan pakar fikih guna membahas aspek syariat maupun operasional pelaksanaan dam dan badal haji.

“Insyaallah dalam waktu dekat, kita akan mengundang kementerian terkait, Majelis Ulama Indonesia, serta para kiai ahli fikih. Jangan sampai karena keinginan memperbaiki tata aturan operasional, kita justru meninggalkan sisi keabsahan fikihnya. Ini demi kemaslahatan umat,” kata Cucun.

Menuju Tata Kelola Haji yang Lebih Akuntabel

Usulan pembentukan badan resmi badal haji dinilai sejalan dengan upaya reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang saat ini tengah dilakukan pemerintah. Selain meningkatkan perlindungan jamaah, langkah tersebut juga diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan ibadah yang menyangkut jutaan umat Islam.

Dengan semakin kompleksnya penyelenggaraan haji modern, DPR menilai pengaturan badal haji dan dam secara lebih terstruktur menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan kepada jamaah tetap sesuai syariat, tertib administrasi, dan terhindar dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan umat.

Tinggalkan Komentar