Indonesiainside.id – Nama Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Andi Saputra menjadi perhatian publik setelah menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim.
Dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6), Andi menyatakan terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Pendapat tersebut berbeda dengan mayoritas majelis hakim yang akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem.
“Terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum,” kata Andi saat membacakan pertimbangannya.
Menurut Andi, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan belum memenuhi standar pembuktian untuk menyimpulkan adanya niat jahat (mens rea) maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa.
“Dari rangkaian puzzle fakta yang disusun dari persesuaian alat bukti di persidangan, telah ternyata tidak dapat diambil kesimpulan kausalitas yang sempurna bahwa telah terjadi adanya niat jahat pada diri terdakwa sebagai menteri untuk melakukan perbuatan melawan hukum,” ujarnya.
Mantan jurnalis
Sosok Andi Saputra bukanlah nama baru di kalangan media. Sebelum menjadi hakim ad hoc Tipikor, ia mengabdikan diri sebagai jurnalis hukum selama hampir dua dekade.
Lahir di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada 25 Januari 1982, Andi merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada 2006. Ia kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Jakarta, dan lulus pada 2017.
Karier jurnalistiknya dimulai sebagai wartawan Koran Sindo pada 2006–2007. Setelah itu, ia bergabung dengan detikcom dan bertugas sebagai wartawan hukum hingga 2024. Selama menjadi jurnalis, Andi dikenal aktif meliput berbagai perkara di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia juga pernah memimpin Ikatan Wartawan Hukum sebagai ketua, baik secara de facto maupun setelah kongres perdana organisasi tersebut pada 2024.
Beralih menjadi hakim Tipikor
Setelah sekitar 18 tahun berkarier sebagai wartawan, Andi mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tipikor Angkatan XXI yang diselenggarakan Mahkamah Agung.
Ia menjalani serangkaian tahapan seleksi, mulai dari tes administrasi, ujian kompetensi, hingga wawancara mendalam mengenai hukum pidana dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim agung, mantan hakim agung, panitera, dan hakim tinggi.
Pada 11 Juli 2024, Mahkamah Agung mengumumkan Andi sebagai salah satu dari 12 hakim ad hoc Tipikor tingkat pertama yang dinyatakan lolos seleksi.
Kini, dalam salah satu perkara korupsi terbesar yang menyita perhatian publik, Andi kembali menjadi sorotan. Bukan karena latar belakangnya sebagai mantan wartawan, melainkan karena sikap hukumnya yang berbeda dari mayoritas majelis hakim melalui dissenting opinion yang menyatakan Nadiem seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan.
Dalam sistem peradilan Indonesia, dissenting opinion merupakan bagian yang sah dari independensi hakim. Pendapat tersebut dicantumkan dalam putusan sebagai bentuk perbedaan penilaian terhadap fakta dan penerapan hukum, meskipun putusan yang berlaku tetap mengikuti suara mayoritas majelis hakim.