Indonesiainside.id – Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat agar lebih kritis dalam melihat siapa yang berada di balik berbagai narasi negatif mengenai kondisi Indonesia. Menurutnya, publik perlu memahami kepentingan, afiliasi, hingga sumber pendanaan pihak-pihak yang terus menyampaikan gambaran bahwa Indonesia berada di ambang keruntuhan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Kamis, 23 Juli 2026 malam.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan Indonesia merupakan negara demokrasi dan pemerintah tidak menolak kritik. Namun, ia meminta masyarakat tidak menerima seluruh kritik dan informasi secara mentah tanpa mencermati kepentingan yang mungkin berada di belakangnya.
“Kita negara demokrasi, kita tidak antikritik, tetapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian menggunakan istilah “Londo ireng” untuk menggambarkan orang Indonesia yang dinilainya memilih berpihak kepada kepentingan bangsa lain.
Istilah tersebut secara historis merujuk pada orang pribumi yang membantu pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi perjuangan bangsa Indonesia pada masa perang kemerdekaan.
“Itu yang dahulu kita sebut Londo ireng, yang ikut Belanda perang melawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya sekarang memakai baju lain, wartawan, jurnalis, pengamat, LSM,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan setelah Prabowo menyoroti pemberitaan mengenai kondisi sekolah di Indonesia. Ia mengatakan pemerintah telah memperbaiki sekitar 67 ribu sekolah dan menargetkan perbaikan 100 ribu sekolah lainnya pada 2027.
Meski demikian, menurut Prabowo, masih ada media yang memilih menampilkan sekolah yang belum diperbaiki sebagai pemberitaan utama.
“Ada juga media-media yang, walaupun kita sudah perbaiki 67 ribu sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki. Dia foto besar, taruh di halaman pertama,” katanya.
Prabowo menyatakan pemerintah memahami pola pemberitaan tersebut. Namun, ia tidak menyebut nama media yang dimaksud.
“Dia kira kita tidak mengerti. Saya tidak sebut media mana itu. Kalau saya sebut, pada saatnya akan saya sebut. Kalian sudah tahu,” ucapnya.
Selain media, Prabowo juga menyoroti lembaga swadaya masyarakat. Ia menilai publik perlu mengetahui pihak yang mendanai kegiatan organisasi tersebut agar dapat memahami kepentingan yang mungkin memengaruhi sikap dan narasi mereka.
“Yang menggaji kamu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar telepon genggammu siapa? Mencari pekerjaan susah, kita tahu,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, terdapat kampanye yang berulang kali menggambarkan Indonesia akan mengalami keruntuhan. Prediksi itu, kata dia, terus disampaikan dari bulan ke bulan, tetapi tidak terbukti.
“Kita paham ada kampanye besar untuk membuat kita goyah. Indonesia akan kolaps. Bulan April akan kolaps, April lewat tidak kolaps. Bulan Mei akan kolaps, Mei lewat tidak. Bulan Juni akan kolaps, bulan Juli akan kolaps. Setiap bulan akan kolaps,” katanya.
Prabowo menilai narasi negatif yang terus berulang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kondisi dan masa depan Indonesia. Karena itu, ia mengajak publik memeriksa latar belakang pembuat narasi, kepentingan yang dibawa, serta pihak yang memberikan dukungan pendanaan.
Meski melontarkan kritik keras terhadap media, jurnalis, pengamat, dan LSM, Prabowo tetap menegaskan pemerintah tidak antikritik. Ia menyatakan kritik diperlukan dalam negara demokrasi, tetapi harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk membawa kepentingan pihak lain.
Pernyataan Prabowo tersebut sekaligus menegaskan pentingnya literasi publik dalam menyaring informasi. Masyarakat diharapkan tidak hanya menilai isi sebuah kritik, tetapi juga memeriksa konteks, data, tujuan, dan pihak yang berada di belakang penyebaran informasi tersebut.. (Nto)