Indonesiainside.id – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan sisa kuota internet yang telah dibeli konsumen tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator telekomunikasi.
Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak konsumen atas layanan internet yang telah dibayar secara sah.
“Putusan MK ini sangat berarti bagi masyarakat. Selama ini masyarakat sering dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli menjadi hangus. Bagi operator mungkin nilainya kecil, tetapi bagi masyarakat itu tetap merupakan hak yang telah dibayar,” ujar Oleh Soleh, Jumat (24/7/2026).
Oleh menjelaskan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik pribadi. Karena diperoleh melalui transaksi yang sah, hak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum.
Menurutnya, putusan itu juga mengakui bahwa sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi sehingga tidak dapat dihapus secara sepihak tanpa mekanisme yang memberikan perlindungan kepada konsumen.
“Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. Masyarakat telah membayar untuk mendapatkan layanan internet, sehingga hak atas sisa kuota tersebut tidak boleh begitu saja dihapus secara sepihak,” katanya.
Oleh Soleh meminta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Operator telekomunikasi harus segera menyesuaikan sistem dan mekanisme layanannya dengan putusan MK. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena sisa kuota yang telah dibeli tiba-tiba hangus tanpa perlindungan yang jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, implementasi putusan MK diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola layanan telekomunikasi agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.
“Pada prinsipnya, setiap hak masyarakat yang diperoleh secara sah dan telah dibayar harus mendapatkan perlindungan. Karena itu, saya mendorong operator telekomunikasi untuk segera menjalankan putusan ini secara konsisten,” pungkasnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepastian hukum di sektor telekomunikasi sekaligus mendorong pelaku industri untuk menyesuaikan kebijakan layanan dengan prinsip perlindungan konsumen dan penghormatan terhadap hak kepemilikan pengguna.