OTT ke-18 2026, KPK Tangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dan menangkap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Penangkapan tersebut menjadi OTT ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tersebut. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Kasus ini menjadi sorotan karena sebelumnya KPK telah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai potensi tindak pidana korupsi. Pada rapat koordinasi pencegahan korupsi yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada 16 Juni 2025, KPK mengidentifikasi tiga sektor yang paling rawan penyimpangan, yakni proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Saat itu, Anom Widiyantoro menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan. Ia juga mengaku ingin belajar dari kasus yang menjerat mantan Bupati Pemalang periode 2021–2025, Mukti Agung Wibowo, agar kejadian serupa tidak terulang.

Namun, komitmen tersebut kini dipertanyakan setelah KPK justru melakukan OTT terhadap dirinya.

Sepanjang tahun 2026, KPK mencatat intensitas penindakan yang cukup tinggi. OTT pertama dilakukan pada Januari terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.

Memasuki Februari, KPK melakukan penangkapan terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai yang saat itu menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.

Pada Maret, yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, KPK kembali menggelar tiga OTT terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

April diwarnai penangkapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai OTT ke-10, sementara Mei menjadi satu-satunya bulan tanpa operasi tangkap tangan.

KPK kembali bergerak pada Juni dengan serangkaian OTT yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Bupati Muara Enim Edison, seorang ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.

Selanjutnya pada Juli, KPK menangkap Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, hingga akhirnya Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sebagai OTT ke-18 tahun ini.

Rangkaian operasi tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah masih menjadi salah satu fokus utama penindakan KPK. Kasus di Pemalang juga menjadi pengingat bahwa komitmen pencegahan korupsi harus diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar pernyataan di hadapan publik.

Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dan akan mengumumkan konstruksi perkara serta status hukum para tersangka setelah proses pemeriksaan awal selesai.

Tinggalkan Komentar