Indonesiainside.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum RI, Parsadaan Harahap, setelah terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait penggunaan helikopter saat menghadiri pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Ketua Majelis DKPP, Heddy Lugito, membacakan putusan dalam sidang perkara Nomor 10-PKE-DKPP/VI/2026 di Jakarta, Rabu (29/7).
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I, Parsadaan Harahap selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Heddy.
Dalam pertimbangannya, majelis menilai Parsadaan tidak memiliki sense of ethic dan sense of good governance karena menerima tawaran penggunaan helikopter yang disediakan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menghadiri pelantikan KPPS pada 25 Januari 2024.
Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menyatakan penggunaan helikopter tersebut lebih didorong oleh kepadatan agenda Parsadaan yang harus melanjutkan kegiatan di Provinsi Bengkulu, bukan karena kebutuhan mendesak penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, benturan jadwal seorang pejabat tidak dapat dijadikan alasan membebankan penggunaan fasilitas luar biasa kepada keuangan publik.
“Pejabat publik dituntut melakukan prioritisasi secara rasional, mempertimbangkan pendelegasian tugas, penyesuaian jadwal, atau alternatif lain yang lebih proporsional,” kata Raka Sandi.
Majelis menegaskan penggunaan helikopter hanya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti bencana, keterisolasian wilayah, ancaman keselamatan, atau tahapan pemilu yang tidak dapat ditunda. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak terbukti dalam perkara ini.
DKPP juga menolak dalih Parsadaan yang menyebut tidak ada persoalan etik karena dalam penerbangan tersebut turut hadir seorang anggota DKPP. Menurut majelis, tanggung jawab etik bersifat personal dan tidak bergantung pada kehadiran pejabat lain.
Dalam perkara yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i. Ia dinilai tidak profesional dan tidak akuntabel karena tidak mempertanyakan atau mengusulkan alternatif transportasi yang lebih wajar meski ikut menggunakan helikopter tersebut.
Anggota Majelis DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menilai sikap Abdullah tidak mencerminkan keteladanan sebagai penyelenggara pemilu.
“Sikap Teradu II ibarat pepatah lempar batu sembunyi tangan. Mau menikmati penggunaan helikopter namun tidak mau bertanggung jawab ketika terjadi persoalan. Seharusnya memberi contoh kepada jajaran di bawahnya,” tegas Ratna.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernard Dermawan Sutrisno, yang menjadi Teradu III dalam perkara yang sama, direhabilitasi nama baiknya setelah majelis menyatakan tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Majelis menyimpulkan Parsadaan Harahap dan Abdullah Sapi’i terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 7, serta Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Sidang dipimpin Heddy Lugito dengan anggota majelis J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ratna Dewi Pettalolo.