Indonesiainside.id — Pengasuh Pondok Pesantren Wali Salatiga, Jawa Tengah, KH Anis Maftuhin, mengingatkan agar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tidak menjadi arena pertarungan kepentingan elite. Ia meminta seluruh peserta muktamar diberikan kebebasan menentukan pilihan tanpa tekanan, intimidasi, maupun praktik yang dapat mencederai demokrasi organisasi.
Anis menilai kondisi NU saat ini membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, warga NU di tingkat bawah jangan sampai hanya menjadi penonton dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
“Sesungguhnya NU hari ini sedang berada dalam kondisi darurat. Jangan sampai organisasi ini hanya menjadi permainan para elite, sementara kami yang di bawah hanya menjadi penonton, lalu tiba-tiba diminta memilih calon yang sudah ditentukan,” kata Anis dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema “Muktamar NU untuk Semua” di Kafe Trisnoku, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Ia berharap Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung di Jombang pada 27–31 Agustus 2026 benar-benar menjadi pesta demokrasi organisasi yang berlangsung terbuka, gembira, dan bermartabat.
“Kami ingin hadir dengan gembira, memilih dengan bebas, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, apalagi praktik culik-menculik,” ujarnya.
Anis menegaskan bahwa seluruh peserta muktamar harus memperoleh ruang yang aman dan nyaman untuk menggunakan hak organisasinya.
Ia tidak ingin suasana muktamar berkembang menjadi tekanan psikologis yang membuat peserta merasa tidak bebas dalam menentukan pilihan.
“Jangan sampai akhirnya muktamar justru terasa mencekam. Covid-19 sudah tidak ada, tetapi jangan sampai peserta justru seperti dikarantina karena situasi yang tidak kondusif,” tegasnya.
Menurut Anis, Muktamar ke-35 seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan NU kepada khittah perjuangannya sebagai organisasi yang hadir, mandiri, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain persoalan demokrasi organisasi, Anis menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian finansial NU.
Ia menilai NU memiliki modal sosial yang sangat besar karena jumlah warga Nahdliyin yang mencapai sekitar 150 juta orang.
“NU adalah aset yang luar biasa. Dengan sekitar 150 juta warga Nahdliyin, hampir separuh penduduk Indonesia, potensinya sangat besar,” katanya.
Menurut Anis, AD/ART NU telah mengatur mekanisme pembiayaan organisasi, termasuk melalui i’anah syahriyah atau iuran bulanan warga NU. Namun, ia menilai potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi kemandirian organisasi.
Ia memberikan ilustrasi, apabila setiap warga NU membayar i’anah syahriyah sebesar Rp5.000 per bulan dan jumlah warga NU diasumsikan mencapai 150 juta orang, maka potensi dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp750 miliar per bulan atau sekitar Rp9 triliun per tahun.
“Kalau itu berjalan, lima tahun sampai muktamar berikutnya NU sudah memiliki kemandirian keuangan. Tidak lagi bergantung kepada para bohir. Itu jauh lebih sehat bagi organisasi,” tegasnya.
Bagi Anis, kemandirian keuangan akan memperkuat independensi NU sekaligus membuat organisasi lebih leluasa menjalankan program pelayanan kepada umat tanpa terlalu bergantung pada pihak-pihak tertentu.
Ia berharap Muktamar ke-35 NU tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga melahirkan pembenahan tata kelola, memperkuat demokrasi internal, serta membangun kemandirian organisasi yang berkelanjutan.