Indonesiainside.id – Setelah lebih dari satu dekade berjalan tanpa payung hukum yang jelas, DPR RI mulai menyiapkan regulasi komprehensif bagi sektor transportasi daring. Upaya ini bertujuan mengakhiri ketimpangan antara pengemudi dan aplikator serta memastikan mobilitas digital di Indonesia berjalan lebih adil.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyebut keterlambatan pembentukan undang-undang transportasi online telah menimbulkan banyak persoalan di lapangan. “Setelah 12 tahun lahirnya Gojek dan aplikasi sejenis, kita terlambat hampir 10 tahun. Bisnis sebesar ini masih diatur hanya lewat keputusan menteri, padahal dampaknya luar biasa bagi ekonomi dan sosial,” ujar Huda dalam keterangannya, Rabu (12/11).
Ia menyoroti posisi lemah para pengemudi dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikator. Status mereka yang masih dianggap mitra, bukan pekerja, menyebabkan banyak hak perlindungan sosial dan ekonomi tidak terpenuhi.
“Dalam praktiknya, mereka bekerja penuh waktu, tapi haknya tidak diakui. Negara perlu hadir memberikan kepastian hukum,” tegasnya.
Huda juga menyinggung besarnya beban biaya transportasi terhadap pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan sejumlah kajian, porsi pengeluaran transportasi mencapai sekitar 34 persen dari total pengeluaran masyarakat, jauh di atas standar ideal internasional yang berada di bawah 12 persen.
“Kalau biaya transportasi bisa ditekan, selisihnya bisa digunakan masyarakat untuk kebutuhan gizi dan pendidikan. Dampaknya langsung terasa,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang menghadirkan sistem transportasi murah dan terintegrasi. Menurut Huda, kebijakan serupa perlu diterapkan di daerah lain dengan dukungan anggaran daerah, termasuk penyediaan bus sekolah gratis, angkutan petani ke sawah, dan transportasi pasar bagi pedagang kecil.
Lebih lanjut, Huda menyebut DPR tengah menyiapkan regulasi transisi sebelum pembahasan penuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online dimulai. Langkah ini diambil untuk merespons cepat aspirasi para pengemudi terkait pembagian hasil antara 10-20 persen dari pendapatan bersih.
“Kalau menunggu undang-undang rampung, prosesnya panjang. Karena itu kami bahas regulasi transisi sebagai langkah cepat agar ada keadilan sementara,” katanya.
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator transportasi digital. Ia menilai ketertutupan sistem membuat distribusi order tidak merata dan menimbulkan ketidakadilan di lapangan.
“Ada pengemudi yang terus dapat order, sementara yang lain menunggu berjam-jam tanpa penumpang. Ini harus diatur dalam undang-undang,” ujarnya.
Selain mengatur transportasi daring, regulasi baru ini juga akan menjadi bagian dari kerangka besar ekonomi digital yang melibatkan UMKM dan pekerja gig economy lainnya.
“Transportasi online hanya satu sub dari ekosistem digital yang lebih luas. Kita butuh payung hukum komprehensif, bukan kebijakan tambal sulam,” kata Huda.
Sementara itu, pengamat politik Iwan Setiawan menilai masuknya RUU Transportasi Online ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 sebagai langkah politik penting. Menurutnya, setelah hampir 15 tahun aspirasi pengemudi daring bergulir tanpa kepastian, kini terlihat keseriusan DPR dan pemerintah menjawab tuntutan tersebut.
“Sudah terlalu lama mereka hidup tanpa perlindungan hukum. Karena itu, masuknya RUU ini ke Prolegnas patut diapresiasi dan harus dikawal agar menghasilkan solusi yang adil bagi pengemudi maupun aplikator,” ujarnya.
Iwan menilai pembahasan RUU ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keberpihakan pada rakyat kecil. Ia menambahkan, regulasi transportasi daring tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi juga peta jalan menuju mobilitas digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Saat ini, sektor transportasi daring masih bernaung di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dinilai tidak lagi relevan dengan karakter industri digital. Dengan masuknya RUU Transportasi Online ke Prolegnas 2025-2026, DPR berharap Indonesia dapat segera memiliki sistem transportasi digital yang lebih tertata, transparan, dan berkeadilan.