Indonesiainside.id, Jakarta — Konsep Pemerintahan Khusus dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negar (RUU IKN) berpotensi melanggar konstitusi atau inkonstitusional. Konsep Pemerintahan khusus IKN dalam RUU tersebut, Pemerintah mengusulkan suatu konsep yang disebut Otorita IKN.
Potensi pelanggaran lainnya, konsep Otorita IKN yang diusulkan Pemerintah mengabaikan hak demokrasi masyarakat yang tinggal di IKN karena hanya ada pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI. Dalam konsep tersebut, tidak ada pemilihan setingkat pilkada dan pemilihan anggota DPRD.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengatakan, konsep otorita yang ada dalam draf RUU IKN tidak sejalan dengan konstitusi. Menurut dia, dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang’.
“Sehingga segala bentuk pemerintahan di daerah, baik yang khusus maupun yang umum harus mengikuti konsep pembagian daerah yang berdasarkan provinsi yang kemudian dibagi lagi atas kabupaten dan kota,” kata Suryadi, dikutip dari laman resmi Fraksi PKS, Rabu (12/1/22).
Menurut dia, RUU IKN telah memasuki tahap pembahasan, terkait waktu pemindahan IKN dan juga konsep Pemerintahan khusus di IKN. Mengenai konsep Pemerintahan khusus di IKN ini, kata Suryadi, Pemerintah mengusulkan suatu konsep yang disebut sebagai Otorita IKN.
“Namun demikian konsep otorita ini hanya dikenal dalam pengelolaan kewenangan sektoral bukan kewilayahan sebagaimana struktur Pemerintahan Daerah menurut UUD 1945, sehingga pembahasan terkait otorita ini berlangsung cukup alot,” ungkap pria yang akrab disapa SJP ini.
Salah satu contoh otorita, lanjut SJP, misalnya otorita Batam yang tetap berada dalam wilayah pemerintahan berbentuk kota.
“Oleh sebab itu Pansus RUU IKN akan kembali mengundang pakar untuk mendapatkan masukan terkait konsep otorita ini,” terang SJP.
Hal lain yang menjadi keberatan FPKS, ungkap SJP, adalah bahwa konsep Otorita IKN yang diusulkan Pemerintah ternyata mengabaikan hak demokrasi masyarakat yang tinggal di IKN, sebab pada RUU IKN usulan Pemerintah disebutkan bahwa pemilu di IKN hanya diselenggarakan untuk pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI.
“Sehingga tidak ada pemilihan DPRD di IKN yang berfungsi sebagai wakil masyarakat untuk mengawasi secara langsung kinerja dari Otorita IKN. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan praktik demokrasi dan berpotensi dapat mempersullit masyarakat yang tinggal di IKN untuk menyampaikan aspirasinya, terutama yang terkait dengan pengelolaan IKN tempat di mana mereka tinggal,” jelas anggota Komisi V DPR RI ini.
Oleh sebab itu, FPKS berharap agar pembahasan RUU IKN ini tidak melakukan eksperimen konsep Pemerintahan di IKN yang berpotensi melanggar Konstitusi dan prinsip kedaulatan rakyat dan praktik demokrasi.
“FPKS juga mengajak masyarakat untuk terus ikut menyaksikan dan mengawal pembahasan RUU IKN ini melalui TV Parlemen dan berbagai saluran sosial media DPR RI sehingga pembahasan RUU IKN ini tetap pada koridor Konstitusi dan tidak merugikan masyarakat,” kata anggota DPR asal Dapil NTB ini. (Aza)
