Indonesiainside.id – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar meyakini anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dapat ditingkatkan hingga Rp1.000 triliun pada tahun depan untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat.
Muhaimin menilai, tambahan anggaran tersebut bisa berasal dari sisa efisiensi anggaran negara yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini (anggaran Perlinsos) Rp508 triliun. Idealnya dengan efisiensi, dengan mengubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, kita bisa yakin tahun kedua ini Rp1.000 triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat,” ujar Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (29/10).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, anggaran Perlinsos ditetapkan sebesar Rp508,2 triliun, naik 8,6 persen dari tahun 2025 sebesar Rp468,1 triliun.
Menurut Muhaimin, anggaran perlindungan sosial selama ini masih didominasi oleh bantuan karitatif jangka pendek, seperti program bansos sembako. Ia menekankan pentingnya mengubah paradigma menjadi bantuan produktif yang berorientasi pada kemandirian masyarakat miskin secara berkelanjutan.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Paradigma baru ini, lanjut Muhaimin, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo kepada Kemenko PM untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mewujudkan bangsa yang berdikari.
Selain itu, Presiden juga menekankan agar kebijakan ekonomi Indonesia menegakkan ekonomi konstitusi, yakni memanfaatkan sumber daya negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kecil.
Prabowo, kata Muhaimin, telah menunjukkan komitmennya dalam mengarahkan anggaran negara ke sektor produktif, termasuk rencana penambahan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari hasil efisiensi dan pengembalian dana korupsi.
Sebagai Wali Amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Muhaimin menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan kontribusi dalam program pemberdayaan.
“Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus terus bersinergi agar pemberdayaan maksimal, dengan memaksimalkan anggaran yang ada,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap K/L perlu mengarahkan programnya agar berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Selama satu tahun pelaksanaan Inpres 8/2025, Kemenko PM mencatat berbagai capaian kolaboratif antar-K/L. Di antaranya, penyaluran pembiayaan murah kepada sekitar 3,7 juta pelaku UMKM dan pengusaha rintisan, serta pelatihan peningkatan kapasitas bagi 12 juta pelaku ekonomi kreatif, pekerja migran, dan pengusaha kecil.
“Perjalanan ini belum selesai. Kita harus terus memperkuat kolaborasi agar terus bergerak mewujudkan masyarakat berdaya,” tutupnya.