Indonesiainside.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bersama Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global.
Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia, Anggawira, mengatakan konflik di kawasan Timur Tengah telah berkembang dari dinamika geopolitik regional menjadi konfrontasi antarnegara yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia, terutama di jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz.
“Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan hampir sepertiga perdagangan LNG global melewati Selat Hormuz. Setiap eskalasi di kawasan tersebut akan berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi global, termasuk biaya impor BBM dan LNG Indonesia yang saat ini masih cukup tinggi,” terang Anggawira dalam keterangannya, Minggu (1/3).
HIPMI mencatat ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak yang telah melampaui 50 persen membuat perekonomian nasional rentan terhadap tekanan inflasi impor akibat gejolak harga energi internasional. Kenaikan harga minyak mentah global juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN, terutama pada pos subsidi dan kompensasi energi.
Di sisi lain, ASPEBINDO menilai potensi kenaikan harga LNG di pasar spot Asia akibat konflik global dapat berdampak langsung terhadap biaya pokok penyediaan listrik nasional. Pasalnya, sebagian pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada pasokan LNG impor yang mengikuti harga pasar internasional.
Dalam situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, HIPMI dan ASPEBINDO menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas energi nasional sekaligus melindungi daya tahan sektor industri.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan keberlanjutan sektor industri, HIPMI dan ASPEBINDO menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah:
- Mengaktifkan Protokol Darurat Energi Nasional
Pemerintah dinilai perlu meningkatkan cadangan operasional BBM nasional sebagai penyangga apabila terjadi gangguan pasokan global. - Optimalisasi Pemanfaatan Energi Domestik
Pemanfaatan batubara dan gas bumi dalam negeri untuk sektor ketenagalistrikan perlu dimaksimalkan guna mengurangi ketergantungan pada LNG berbasis harga spot. - Penguatan Kontrak Energi Jangka Panjang
Pemerintah diharapkan mengamankan kontrak LNG jangka panjang agar stabilitas harga energi primer nasional tetap terjaga. - Pembentukan Energy Supply Shock Task Force
Pemerintah juga disarankan membentuk satuan tugas khusus untuk memantau serta merespons cepat dampak konflik global terhadap rantai pasok energi nasional.
Anggawira menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik global, pemerintah perlu menyeimbangkan agenda transisi energi jangka panjang dengan kebutuhan menjaga ketahanan energi nasional dalam waktu dekat.
“Transisi energi tetap penting, namun dalam situasi konflik global, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi harus menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan industri nasional,” tegasnya.