Indonesiainside.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas strategis pemerintah. Menurutnya, keselamatan bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi mandat negara yang harus dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan industri penerbangan.
Dudy menyebut bahwa dalam kerangka Asta Cita Kabinet Merah Putih, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, dan berdaya saing dengan konektivitas nasional yang kuat. Sektor transportasi, khususnya penerbangan, memiliki peran penting dalam mewujudkan target tersebut.
Ia menekankan bahwa tanpa keselamatan, konektivitas nasional tidak akan berjalan optimal. Dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor, mulai dari distribusi logistik, pariwisata, investasi, hingga kepercayaan publik terhadap Indonesia di mata dunia.
“Karena itu, keselamatan penerbangan adalah bagian dari strategi besar pembangunan bangsa. Keselamatan harus menjadi prioritas utama industri penerbangan nasional,” tutur dia dalam keterangan resmi, Kamis (26/2).
Menurutnya, sistem keselamatan juga mencerminkan reputasi sebuah negara dalam pengelolaan transportasi modern. Industri penerbangan, kata dia, merupakan simbol teknologi, profesionalisme, serta standar keselamatan tinggi yang tidak boleh dikompromikan.
“Keselamatan bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan komitmen moral dan tanggung jawab hukum. Setiap kebijakan perusahaan harus berpijak pada prinsip bahwa keselamatan adalah prioritas utama,” kata Dudy.
Penegasan tersebut juga menjadi bagian dari langkah penguatan sistem keselamatan penerbangan menjelang periode angkutan Lebaran 2026 yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang.
Menhub mengingatkan bahwa peningkatan frekuensi penerbangan dan pergerakan penumpang pada masa mudik dan arus balik akan meningkatkan tekanan operasional maskapai. Karena itu, ia meminta seluruh operator penerbangan tidak menurunkan standar keselamatan.
Pemeriksaan kelaikudaraan, kesiapan awak pesawat, kelengkapan dokumen teknis, prosedur operasional, hingga aspek human factor harus dipastikan memenuhi standar yang berlaku.
“Saat Lebaran nanti, tekanan operasional akan meningkat. Di titik inilah disiplin keselamatan diuji. Tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan dalam menghadapi peak season. Ramp check harus dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh, dan tanpa toleransi terhadap penyimpangan. Saya meminta para CEO untuk tidak melihat ramp check sebagai beban, melainkan sebagai mekanisme perlindungan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menambahkan bahwa pimpinan tertinggi maskapai memiliki tanggung jawab langsung terhadap efektivitas sistem keselamatan di organisasinya.
Ia menekankan pentingnya budaya pelaporan yang terbuka serta pengelolaan risiko berbasis data guna mencegah potensi insiden, khususnya selama periode angkutan Lebaran.
“Keselamatan bukan hanya tugas regulator atau safety manager. Keselamatan adalah tanggung jawab langsung pimpinan tertinggi perusahaan. Setiap keputusan bisnis dan operasional harus dilandasi pertimbangan keselamatan,” ujar Lukman.
Dalam forum tersebut, regulator juga memaparkan kinerja keselamatan nasional serta langkah pengawasan yang akan diperkuat menjelang periode puncak Lebaran. Evaluasi berbasis indikator Effective Implementation (EI) dari International Civil Aviation Organization serta target Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional 2024–2026 menjadi acuan dalam peningkatan standar operasional.
Melalui penguatan komitmen ini, pemerintah berharap peningkatan mobilitas udara, termasuk selama musim Lebaran, tetap berlangsung aman dan andal. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan penumpang akan selalu menjadi prioritas tertinggi dalam setiap fase operasional penerbangan nasional.