Menkes: Keberlanjutan Bedah Jantung BPJS Bergantung pada Tata Kelola Rumah Sakit

Indonesiainside.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan layanan bedah jantung terbuka yang pembiayaannya ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan dapat berjalan berkelanjutan apabila didukung tata kelola rumah sakit yang baik.

“Layanan bedah jantung terbuka ini di-cover oleh BPJS dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Soal rugi atau tidak rugi, itu tergantung tata kelola manajemen rumah sakit. Kalau tata kelolanya baik, secara hitungan BPJS itu cukup,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (16/12).

Pernyataan tersebut disampaikan seiring beroperasinya layanan bedah jantung terbuka perdana di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Gorontalo. Dengan layanan ini, Gorontalo resmi menjadi provinsi ke-30 yang mampu menyelenggarakan bedah jantung terbuka dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dinilai penting dalam memperluas pemerataan layanan jantung, terutama di luar Pulau Jawa.

Budi menilai anggapan bahwa layanan jantung selalu merugi dalam skema JKN tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, persoalan yang kerap muncul justru berkaitan dengan manajemen rumah sakit.

Ia menegaskan rumah sakit daerah seharusnya mampu mandiri secara finansial melalui layanan BPJS Kesehatan, tanpa ketergantungan berkelanjutan pada subsidi pemerintah daerah.

“Rumah sakit itu seharusnya bisa hidup dari BPJS. Kalau tata kelolanya benar, tidak perlu minta-minta ke gubernur atau wali kota. Masalahnya sering kali ada di manajemen, bukan di BPJS-nya,” kata dia.

Selain bedah jantung terbuka, Menkes juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan kateterisasi jantung atau pemasangan ring. Layanan tersebut dinilai krusial karena menjadi tindakan penyelamatan nyawa paling efektif, khususnya pada enam jam pertama serangan jantung.

Saat ini, layanan kateterisasi jantung telah tersedia di 113 kabupaten/kota dan ditargetkan menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota pada 2027. Pemerintah pusat mendukung percepatan tersebut melalui penyediaan alat kesehatan bernilai puluhan miliar rupiah untuk setiap rumah sakit.

Meski demikian, Budi mengingatkan keberlanjutan layanan jantung tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat dan pembiayaan, tetapi juga oleh keberlangsungan tenaga medis.

“Alatnya mahal dan ditanggung negara, tetapi tidak ada artinya kalau dokternya tidak dijaga. Saya titip kepada pemerintah daerah agar dokter-dokter spesialis yang bertugas di Gorontalo dirawat dengan baik supaya layanan ini bisa berjalan terus,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar