Indonesiainside.id – Kasus Jiwasraya yang mencuri perhatian akhir tahun ini berawal dari ekuitas negatif di 2006 hingga diindikasi korupsi dan menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia mengalahkan kasus korupsi E-KTP. Dikatakan terbesar karena potensi kerugian negara ditaksir lebih dari Rp13,7 triliun.
Kasus korupsi yang berawal dari gagal bayar ini membuat gaduh politik. Dari Presiden diduga menyalahkan mantan presiden hingga orang Istana pilihan Presiden saat ini diduga ikut terlibat juga. Kasus ini seperti bola salju yang terus membesar di pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua.
Namun, bagaimana awalnya kasus ini. Apakah seperti yang dikatakan Jokowi bahwa kasus ini sudah bergulir sejak 10 tahun yang lalu?
Ternyata kasus ini dimulai pada Desember 2006, saat ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp3,29 triliun. Setelah itu, pada April 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan laporan audit terhadap Jiwasraya untuk laporan keuangan 2006 dan 2007 dengan pendapat disclaimer.
Di Juli 2008, Mantan Menteri BUMN yang sekarang jadi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil meminta bantuan likuiditas ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar Rp6 triliun. Dengan dua alternatif, yaitu pinjaman subordinasi dan tambahan modal yaitu 100% zero coupond bond.
Namun, pada Desember 2008, keuangan perusahaan Jiwasraya tercatat negatif Rp5,7 triliun. Ditambah, pada Juli 2009, Sri Mulyani menolak pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Jiwasraya karena harus lebih dulu dilakukan audit oleh auditor independen. Saat itu, defisit ekuitas perusahaan telah mencapai Rp6,3 triliun.
Selanjutnya, November 2009, Padma Radya Aktuaria dan Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto Amir Jusuf Associates menemukan kekurangan pada premi Jiwasraya. Sebulan kemudian, ekuitas Jiwasraya mengalami surplus Rp800 miliar, setelah menerapkan kebijakan reasuransi dan revaluasi aset. Namun sekarang, angka itu dinilai bersifat semu dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Di Januari 2010, Kepala Biro Perasuransian Isa Rachmatawarta yang sekarang menjadi Dirjen Kekayaan Negara, meminta direksi Jiwasraya meningkatkan kualitas dan keterbukaan, terkait manfaat polis masa depan kepada yang ditanggung. Isa juga meminta Direksi Jiwasraya menyempurnakan teknologi informasinya.
Selanjutnya masih bulan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Fuad Rahmany melaporkan berdasarkan hasil kajian pihak independen, terdapat beberapa catatan terhadap kondisi keuangan Jiwasraya. Jika diberikan modal negara, hal itu akan berdampak pada kelayakan dari penyehatan Jiwasraya.
Namun, pada 2010, Direksi JIwasraya kembali mengusulkan reasuransi dan revaluasi aset. Walaupun direksi meminta, Kepala Biro Perasuransian Isa Rachmatawarta menolak dan menyatakan metode reasuransi akan mendapatkan keuntungan operasi semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis.
Pada Februari 2012, Ketua Bappepam LK Nurhaida menyebutkan Jiwasraya hingga saat itu belum mempunyai langkah-langkah penyelesaian komprehensif. Namun, upaya reasuransi tidak berjalan efektif dan konkret, tetapi masih dilanjutkan.
Ketika periode 2009-2011, tingkat kemampuan Jiwasraya membayar utang (solvabilitas) tidak turun secara signifikan yaitu dari Rp6,73 triliun per 31 Desember 2009, menjadi Rp6,39 triliun per 30 November 2011. Artinya, dari hal itu perlu langkah komprehensif penambahan modal.
Saat Maret 2012, Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sepakat untuk menambah modal sebagai jalan penyehatan ke Jiwasraya. Beberapa alternatif yang diberikan adalah penerbitan zero coupond bond, obligasi rekap, dan pencarian investor strategis.
Namun pada Mei 2012, Kepala Biro Perasuransian Isa Rachmatawarta menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Hal ini karena laporan keuangan Jiwasraya 2011 tidak mencerminkan angka yang wajar.
Lantas, pada Juni 2012, Jiwasraya menerbitkan JS Saving Plan yaitu asuransi tabungan rencana dengan bunga 9 persen hingga 13 persen di bawah pengawasan OJK, pada masa kepemimpinan Muliaman Hadad, Dumoli, Firdaus Djaelani. Di sinilah malapetaka dinilai mulai terjadi.
Pada Juni 2014, Jiwasraya berani menggelontorkan sponsor untuk klub sepakbola asal Inggris, Manchester City. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana Jiwsraya mendapatkan modal untuk memberikan sponsor jor-joran.
Langsung ke Oktober 2015, Mantan Direktur Pengawasan Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2015 sebesar Rp3,8 triliun untuk Jiwasraya. Saat Maret 2016, BPK memberi peringatan gagal bayar pembelian surat utang jangka menengah atau medium term note (MTN) milik PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) yang mayoritas sahamnya kala itu dikuasai oleh Benny Tjokrosaputro. Jiwasraya disebut memborong obligasi MYRX senilai total Rp 680 miliar, dengan kurang memperhitungkan aspek legal lantaran tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pada Januari 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar Rp10,9 triliun. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan pada direksi lama.
Pada Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai direktur utama Jiwasraya. Sebulan kemudian di tahun yang sama, Direktur Pengawasan Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2017 sebesar Rp5,05 triliun.
Pada Juni 2018, Asmawi mengganti kantor akuntan publik dalam rangka membongkar rekayasa laporan keuangan Jiwasraya tahun buku 2015-2017. Hal ini dilakukan Asmawi karena curiga dengan laporan keuangan Jiwsraya pada periode tersebut.
Lalu, pada Agustus 2018, Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar Jiwasraya. Rini juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya.
Oktober 2018, Jiwasraya gagal membayar polis JS Saving Plan sebesar Rp802 miliar. Pada bulan yang sama, pemegang saham menunjuk Hexana Tri Sasongko sebagai direktur utama Jiwasraya. Ia menggantikan posisi Asmawi yang membongkar gagal bayar premi Jiwasraya ini.
Selanjutnya, pada Juni 2019, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mulai mendalami kasus Jiwasraya. Dalam hal ini yang melapor ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ialah Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dalam perkembangannya, pada November 2018, OJK merevisi pengesahan cadangan premi Jiwasraya 2017. Surat revisi ditandatangani Ahmad Nasrullah. Kala itu ekuitas Jiwasraya Rp10,24 triliun.
Pada Desember 2019, pihak Kemeneterian BUMN menemukan berbagi cara untuk bisa membayar utang dan membayarkan premi nasabah yang nunggak. Salah satu caranya, membuat perusahaan induk asuransi yang akan dibentuk antara kuartal I dan II pada 2020, menarik investor untuk perusahaan Jiwasraya Putra, dan merestrukturisasi utang sesuai dengan skema yang disepakati Kemeterian Keuangan dan Kementerian BUMN.
Di bulan yang sama, Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan kasus Jiwasraya yang diindikasi ada tindakan korupsi oleh direksi lama, 13 manajer investasi, dan mafia pasar modal, dengan kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun.
Kejaksaan Agung juga mengumumkan dan mencekal 10 nama ke luar negeri untuk diperiksa terkait kasus asuransi Jiwasraya. Mereka dicekal karena berpotensi ditetapkan jadi tersangka. 10 nama itu ialah HR, DH, HP, NZ, DW, GL, GR, HD, BT dan AS.
Pada akhir tahun ini, lewat keterangan pihak Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, aset-aset Jiwasraya akan dijual ke pasar, tetapi dia belum mengatakan kapan akan menjual. Jiwasraya masih menunggu dan melihat pasar karena pasar masih belum pasti akibat perang dagang Cina-AS. Penjualan aset tersebut dilakukan, untuk membayar utang Jiwasraya yang termasuk pembayaran premi nasabah yang menunggak.
Lantas, demikian rumit kah skandal Jiwasraya ini sehingga jajaran petinggi pemerintah pun ‘terasa’ berat dan kompleks untuk mencarikan solusinya? Ingat ada sekitar 5,5 juta pemegang polis Jiwasraya yang saat ini masih sangat mengharapkan bisa mendapatkan klaim asuransinya. Jangan jadikan skandal ini sebagai preseden buruk terbesar di industri asuransi di Indonesia.(*/Dry)