Indonesiainside.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) semakin memperkuat kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya memerangi judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Menurut Menkodigi Meutya Hafid, tindakan ini diambil untuk mencegah aliran dana yang diduga berasal dari judi online mengalir ke luar negeri.
“Data PPATK memproyeksikan bahwa jika tidak ada intervensi, peredaran uang di platform judi online bisa mencapai Rp981 Triliun pada 2024. Ini angka yang sangat besar, hampir Rp1.000 Triliun, dan kami tidak bisa membiarkan dana ini keluar begitu saja,” tegas Meutya Hafid dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11).
Dirinya juga mengajak penyedia layanan keuangan untuk berperan aktif dalam pemberantasan judi online. Ia menekankan pentingnya kerjasama antar berbagai pihak untuk mengawasi transaksi yang berhubungan dengan perjudian daring, terutama yang melibatkan keuangan digital.
“Jika ada transaksi yang masih terkait dengan judi online, mari kita awasi bersama-sama. Semua penyedia layanan keuangan perlu ikut terlibat dalam pemberantasan ini,” tambah Meutya.
Dalam upaya pemberantasan judi online, pemerintah telah mengambil langkah tegas. Salah satunya adalah melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 yang membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Selain itu, Desk Khusus untuk memerangi judi online juga telah dibentuk di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Meutya, bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah menegaskan komitmennya untuk melawan judi online, bahkan menganggapnya sebagai perang yang harus dimenangkan. “Kabinet sudah mengingatkan, tidak ada kompromi dalam hal ini. Presiden langsung turun tangan memimpin perang melawan judi online,” terang dia.
Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa bandar judi online kini semakin canggih dalam menggunakan modus transaksi keuangan yang sulit dilacak oleh pemerintah. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan memanfaatkan layanan e-wallet dan mata uang kripto, yang menyulitkan proses pengawasan dan penindakan.
“Salah satu modus yang banyak digunakan adalah dengan menggunakan e-wallet dan mata uang kripto, yang membuat transaksi sulit untuk dilacak,” ujar Ivan.