Jika PSBB Lebih Awal, IDEAS: Dampak Ekonomi di Jabodetabek Mestinya Bisa Minim

Indonesiainside.id, Jakarta –  Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menilai Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jabodetabek terlambat. Semestinya, sejak kasus peningkatan Covid-19 terpantau, wilayah ini sudah menerapkan karantina wilayah sesuai  dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor 6 tahun 2018.

“Jika dilihat dari pola penyebaran covid-19 di Indonesia, saat ini seluruh provinsi sudah terinfeksi virus tersebut. Artinya dibutuhkan langkah-langkah ekstrem (karantina lokal) yang lebih ketat dan tegas untuk mencegah ledakan peningkatan kasus di berbagai daerah,” ujar Peneliti IDEAS, Siti Nur Rosifah IDEAS pada diskusi hasil riset IDEASTalk bertajuk ‘Menahan Ledakan Covid-19, Menghadapi Pandemi’ yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom, Senin (13/4).

Jabodetabek, terutama DKI Jakarta tercatat menjadi episentrum pandemi yang secara umum memiliki kesiapan ekonomi untuk menjalani karantina wilayah. Sehingga dampak ekonomi dari karantina wilayah dapat diminimalkan.

Daerah metropolitan Jawa khususnya Jabodetabek memiliki persentase pekerja sektor formal tertinggi di Indonesia. Artinya, penurunan pendapatan masyarakat secara drastis adalah rendah sepanjang tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Jabodetabek juga memiliki persentase paling tinggi untuk pekerja yang bekerja di sektor jasa, seperti jasa keuangan, perusahaan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan. Hal ini membuat skenario peliburan tempat kerja akan lebih mudah dilakukan.

“Berdasarkan data yang dihimpun IDEAS, pada tahun 2019 dari total 15,4 juta pekerja di Jabodetabek terdapat 11,3 Juta yang bekerja di sektor formal dan 4 juta memiliki pekerjaan di sektor informal. Pekerja di sektor formal tersebut umumnya bisa tetap mendapatkan penghasilan tanpa harus hadir secara fisik setiap hari,” kata Nur Rosifah.

Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan karantina wilayah masih lebih rendah dari biaya jika pandemi menjadi tak terkontrol. Semakin banyak waktu berlalu, dan wabah semakin menyebar, semakin mahal biaya karantina. Semakin cepat intervensi dilakukan di awal pandemi, semakin rendah biaya karantina.

IDEAS melakukan simulasi anggaran ketika karantina dilakukan, untuk karantina wilayah Jabodetabek, biaya kebutuhan pangan warga per hari dibutuhkan setidaknya Rp 1,3 triliun. Jika karantina dilakukan 2 pekan, maka dibutuhkan Rp 17,8 triliun untuk kebutuhan pangan 34 juta penduduk Jabodetabek.

Lalu, jika subsidi pangan fokus pada penduduk miskin dan hampir miskin saja, maka biaya kebutuhan pangan untuk karantina dua pekan adalah Rp6,3 triliun. IDEAS menilai semakin lambat karantina dilakukan, semakin panjang waktu yang dibutuhkan dan semakin besar biaya karantina. (PS/Suandri Ansah)

Tinggalkan Komentar