DPR: Darurat Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas

Indonesiainside.id – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, telah menjadi alarm darurat nasional yang tidak boleh lagi dianggap sebagai kasus biasa.

“Ini harus disikapi dengan serius. Darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan termasuk di ponpes, harus ditindak tegas,” ujar Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu muncul menyusul sejumlah kasus yang mengguncang publik dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati di Ponpes Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Kasus lain terjadi di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana seorang pengajar sekaligus alumni pondok pesantren diduga mencabuli sedikitnya 17 santri laki-laki.

DPR Desak Hukuman Berat bagi Pelaku

Cucun yang membidangi kesejahteraan rakyat di DPR RI meminta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, hukuman berat sangat diperlukan agar menimbulkan efek jera dan mencegah kasus serupa terus berulang.

“Penegakan hukum harus memberi sanksi berat agar ada efek jera bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, baik di pesantren, perguruan tinggi, maupun sekolah,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat aman untuk membangun karakter dan masa depan generasi muda, bukan justru menjadi ruang terjadinya kekerasan dan eksploitasi.

Negara Diminta Lindungi Korban

Selain penegakan hukum, DPR juga meminta negara hadir memberikan perlindungan penuh kepada korban dan keluarga mereka, termasuk pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga jaminan keamanan.

“Hak-hak pemulihan korban juga harus dipenuhi. Penegak hukum bersama instansi terkait harus memberikan perlindungan penuh kepada para korban dan keluarga mereka,” tegas Cucun.

Kasus-kasus yang terus bermunculan dinilai menjadi peringatan keras bahwa pengawasan terhadap lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, harus diperkuat. Pemerintah, aparat hukum, dan pengelola lembaga pendidikan dituntut membangun sistem perlindungan yang lebih ketat agar tidak ada lagi ruang bagi predator seksual bersembunyi di balik institusi pendidikan atau keagamaan.

Tinggalkan Komentar